KPK Usul Atur Partai Politik, NasDem dan PDIP Langsung Bereaksi: Jangan Campuri Urusan Internal!
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
NGAWI – Dua oknum kepala desa di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terciduk aparat kepolisian karena terlibat dalam kasus peredaran uang palsu lintas daerah.
Bukannya menjadi teladan, kedua pejabat desa ini justru melanggar hukum dan menjadi bagian dari sindikat pengedar uang palsu antarprovinsi.
Kedua pelaku berinisial DM (42), warga Kecamatan Sine, dan ES (55), warga Kecamatan Ngrambe.
Selain itu, polisi juga menangkap tiga tersangka lainnya yakni AS (41) warga Sragen (Jateng), AP (38) warga Kuningan (Jabar), dan TAS (47) warga Lampung Selatan.
Dua nama terakhir diketahui berperan sebagai pencari pembeli uang palsu.
Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada 1 dan 15 Mei 2025, yang mencurigai adanya peredaran uang palsu di Kecamatan Ngrambe dan Sine.
"Pelaku menggunakan uang palsu pecahan Rp 100 ribu untuk bertransaksi di minimarket, agen BRILink, toko, hingga SPBU. Modus mereka terbongkar saat salah satu karyawan minimarket memeriksa keaslian uang menggunakan sinar UV," jelas AKBP Charles dalam konferensi pers, Jumat (30/5/2025).
Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap jaringan distribusi uang palsu yang melibatkan wilayah lain seperti Magetan, Madiun, hingga Sragen.
DM, ES, dan AS mendapat suplai uang palsu dari AP dan TAS, dengan skema pembelian 1:3, yaitu satu bagian uang asli ditukar dengan tiga bagian uang palsu.
"AP dan TAS bertugas mencari pembeli di berbagai daerah. Setelah ada pemesan, mereka menghubungi pemasok utama bernama Mr X untuk mengirimkan uang palsu," ungkap Charles.
Dari tangan DM, polisi menyita 308 lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu.
Dari TAS, disita 5.040 lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu, 4 lembar pecahan Rp 50 ribu palsu, 1.000 lembar pecahan 5.000 Brazilian Real palsu, 91 lembar pecahan 50 dolar AS palsu, 90 lembar pecahan 100 dolar AS palsu, serta lembaran rupiah palsu yang belum dipotong.
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
MEDAN Harga kondom global dilaporkan mengalami kenaikan signifikan hingga 2030 persen pada April 2026. Lonjakan ini dipicu gangguan r
EKONOMI
JAKARTA Cadangan nikel Indonesia diperkirakan bisa habis dalam waktu sekitar 11 tahun jika tidak dikelola secara hatihati di tengah tingg
EKONOMI
JAKARTA Anggota Badan Sosialisasi MPR RI Himmatul Aliyah mendorong generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga nilainilai Pa
NASIONAL
MEDAN Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) terus memperluas jaringan organisasi di daerah dengan membentuk kepengurusan ba
NASIONAL
MEDAN Kasus dugaan pemalsuan puluhan bilyet cek yang merugikan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) hingga Rp123,2 miliar menyeret sejum
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Barang atas pelepasan sebagian lahan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi cukup untuk menjamin daya saing di
NASIONAL