Prabowo Tegaskan Komitmen Perangi Penyelundupan dan Tegakkan Hukum dalam Arahan DIPA 2025

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memerangi penyelundupan dan menegakkan hukum di seluruh aspek kehidupan negara. Dalam sebuah arahan yang disampaikan pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 secara digital di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024), Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya bertekad untuk menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk menegakkan hukum. Apa yang diamankan oleh undang-undang dasar dan undang-undang akan saya jalankan. Semua pelaku ekonomi harus sekarang mematuhi semua ketentuan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.Pernyataan tersebut menegaskan bahwa, di bawah kepemimpinannya, seluruh pelaku ekonomi di Indonesia wajib mematuhi peraturan yang ada, tanpa kecuali. Prabowo menggarisbawahi pentingnya bagi semua pihak untuk menjalankan kewajiban mereka kepada negara, sekaligus menekankan bahwa pemerintah akan menindak tegas segala bentuk penyelundupan yang merugikan bangsa.

“Saya ingin menegaskan sekali lagi, kewajiban kepada negara harus dilaksanakan. Kita harus memerangi penyelundupan. Penyelundupan ini menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita,” tambahnya, sambil menekankan pentingnya untuk memerangi penyelundupan baik di dalam negeri maupun penyelundupan sumber daya alam Indonesia ke luar negeri.Pemerintah, menurut Prabowo, berkomitmen untuk memastikan kekayaan Indonesia hanya dimanfaatkan sesuai aturan di dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang dia tekankan adalah hilirisasi komoditas Indonesia. “Kekayaan Indonesia, tidak boleh dimanfaatkan di luar negeri tanpa aturan. Kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia. Semuanya,” tegasnya.Prabowo juga mengungkapkan bahwa, selain fokus pada swasembada pangan dan energi, pemerintahannya berkomitmen untuk meningkatkan pengolahan komoditas dalam negeri untuk mendukung kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (JOHANSIRAIT)