Perkuat Pengawasan Energi, Komisi D DPRD Sumut Tinjau Langsung Operasional IPP INALUM Paritohan
TOBA Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja strategis ke fasilitas Independent Power Producer (IPP) milik PT Indo
EKONOMI
PENANGKAPAN Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, benar-benar jadi perhatian publik luas di Sumut.
Bahkan, banyak yang mempertanyakan sejauh mana keterlibatan Bobby Nasution, Gubernur Sumut dalam kasus korupsi tersebut?
Tokoh Partai Golkar Sumut Hardi Mulyono misalnya, dalam status facebook-nya, mempertanyakan "percayakah Anda Topan Ginting tak berkolaborasi dengan BN?".
Status facebook Hardi Mulyono yang juga tokoh Alwashliyah Sumut itu, telah diposting 14 jam ketika dilihat bitvonline.com pada Minggu, 29 Juni 2025 pukul 8.35 Wib.
Pertanyaan Hardi Mulyono yang saat ini lebih dikenal sebagai akademiksi itu, mendapat respon dari banyak facebooker. Seorang jurnalis senior di Sumut Idris Pasaribu, menanggapinya dengan menuliskan "pasti berkolaborasi".
Tapi, jurnalis senior lain, Choking Susilo Sakeh menuliskan lain. Dalam komentarnya, ia menyampaikan "Topan dijadikan tumbal, agar Bobby tak terjamah". Menanggapi hal itu, Hardi Mulyono menjawab "waaaauuuu begicu rupanya..".
Tapi, Hendra DS, yang juga seorang jurnalis senior dan mantan anggota DPRD Kota Medan, berpendapat berbeda dari Choking. Dalam komentarnya, Hendra menuliskan "gak sanggup dia jadi tumbal mas". Lalu, Choking kemudian menjawab "terpaksa sanggup".
Lalu, sejauh apa sebenarnya keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam proyek yang ternyata menjadi ajang korupsi ini?
DIAWALI DARI SURVEI PROYEK
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan lebih mudah memahaminya dengan mengikuti penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu tentang kronologi awal mula proyek tersebut dimulai.
TOBA Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja strategis ke fasilitas Independent Power Producer (IPP) milik PT Indo
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Su
PEMERINTAHAN
LUMAJANG Kepala Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sampurno, meminta kasus pengeroyokan menggunakan senjata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara dan hukum militer Soleman Ponto menegaskan bahwa peradilan militer bukanlah forum pengecualian dalam sis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk m
PEMERINTAHAN
NIAS SELATAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Jumat, 17 April 2026, pukul 1
PERISTIWA
JAKARTA Aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menjadi korban penyiraman air keras oleh oknum TNI, mengirimkan surat kepada Presiden Prabow
NASIONAL
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakor Pem) Bulan April 2026 di Aula Dinas Kesehatan Kabupat
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menghadiri kegiatan tasyakuran dan doa bersama dalam rangka Walimatul Safar calon jamaah haji dari K
PEMERINTAHAN