MEDAN -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap temuan mengejutkan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), penyidik KPK menemukan uang tunai sekitar Rp 2,8 miliar dan dua senjata api beserta amunisinya.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penggeledahan berlangsung pada Rabu (2/7/2025) dan berlangsung selama lebih dari 7 jam.
Baca Juga:
"Dalam penggeledahan tersebut tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar Rp 2,8 miliar dan juga dua senjata api. Terkait senpi, nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan pihak kepolisian," kata Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Baca Juga:
Senjata Api & Uang Tunai
Senjata api yang ditemukan terdiri dari:
1 Pistol Baretta dengan 7 butir amunisi,
1 Senapan angin dengan 2 pak amunisi air gun.
Sementara itu, uang yang diamankan disita dalam bentuk 28 pak uang tunai yang totalnya mencapai Rp 2,8 miliar.
"Kami masih melakukan verifikasi dan penyitaan terhadap barang-barang tersebut. Asal usul senjata api juga sedang didalami," tambah Budi.
Latar Kasus Korupsi Proyek Jalan
Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di Mandailing Natal. Topan Ginting diduga mengatur pemenangan lelang untuk perusahaan tertentu, yang berujung pada kerugian negara.
KPK telah menetapkan lima orang tersangka, antara lain:
Topan Ginting (TOP) – Kadis PUPR Sumut (nonaktif)
Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD Gunung Tua
Heliyanto (HEL) – PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
M. Akhirun Pilang (KIR) – Direktur PT DNG
M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) – Direktur PT RN
"Saat ini tim KPK masih melakukan rangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa titik di wilayah Sumatera Utara," pungkas Budi.
Pengawasan Publik & Transparansi
Publik mendesak agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan. Temuan uang dan senjata api di kediaman pejabat publik makin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan jabatan secara sistemik.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyeret nama pejabat penting dan menyingkap kemungkinan adanya jaringan korupsi yang lebih luas dalam proyek infrastruktur di daerah.*
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, dituntut 7 tahun penjara oleh Jaks
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerima dokumen perjalanan luar negeri istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UM
Nasional
JAAKRTA Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, kembali melakukan rotasi dan mutasi besarbesaran di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagun
Pemerintahan
JAKARTA Kasus penipuan bermodus love scamming kembali mengemuka. Kali ini, seorang pria berinisial YW menjadi korban setelah terpedaya oleh
Hukum dan Kriminal
NIAS BARAT Kasus dugaan penggelapan dana pembangunan tangki septik individu di Desa Hayo, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat tahun an
Nasional
MEDAN Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai mengkaji kemungkinan penerapan sistem sekolah lima hari untuk jenjang SD dan SMP
Pemerintahan
MEDAN Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, turut menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait isu Pelay
Pemerintahan
TAPSEL Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan oleh PT Sinar Avanoska Emas (SAE) di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA
Nasional
PADANG LAWAS Ketua Lembaga Masyarakat Pemerhati Negara (LMPN) Sumatera Utara, Roni Nasution, menyoroti aktivitas truk pengangkut sawit yang
Nasional
JAKARTA Suasana sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di Pengadilan
Nasional