BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN -Kasus warga negara Indonesia (WNI) yang tertipu pekerjaan di Kamboja kembali menjadi sorotan. Beberapa korban dilaporkan terjebak dalam pekerjaan ilegal seperti scammer hingga operator judi online. Namun, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) mengakui kesulitan dalam mendata pekerja ilegal yang berasal dari wilayah mereka.
Kepala Disnaker Sumut, Ismael Sinaga, menyebutkan bahwa pihaknya belum memiliki data spesifik terkait WNI asal Sumut yang bekerja di Kamboja. Menurutnya, pekerja ilegal biasanya tidak terdata karena keberangkatan mereka tidak melalui jalur resmi.
“Kita belum bisa memberikan data karena belum ada pendataan yang dilakukan. Pekerja yang ke Kamboja itu kan tidak hanya dari Medan, pintu keluarnya bisa dari Jakarta,” ungkap Ismael pada Senin (25/11/2024).
Dia menambahkan, pekerja yang ingin ke luar negeri diharapkan menggunakan agen resmi agar terhindar dari praktik penipuan. Jika terjadi pelanggaran atau kejahatan, Ismael meminta para pekerja melapor langsung ke kedutaan.
“Kalau mereka cari cara-cara ilegal, tentu tidak bisa kita data. Mereka yang mau ke luar negeri diharap supaya menggunakan agen yang resmi. Jika terjadi tindak pidana atau pelanggaran kesepakatan, silakan lapor ke kedutaan,” tegasnya.
Belum lama ini, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan dua pria asal Medan yang mengaku terjebak pekerjaan ilegal di Kamboja. Dalam video tersebut, mereka meminta pertolongan kepada Pemerintah Indonesia dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
“Kepada Bang Grey dan Pemerintah Indonesia serta Wali Kota Medan Pak Bobby Nasution, tolong selamatkan kami, Pak,” ucap salah satu pria dalam video yang diunggah pada 17 November 2023.
Mereka mengaku tidak makan berhari-hari dan diminta membayar denda sebesar Rp25 juta oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
Sementara itu, pada 2 Juni 2024, Polsek Kawasan Pelabuhan (KKP) Polresta Barelang menggagalkan keberangkatan 14 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang hendak ke Kamboja melalui Malaysia. Mereka diduga akan bekerja sebagai admin judi online di Kamboja.
“Kami menggagalkan keberangkatan 14 orang calon PMI ilegal. Mereka rencananya berangkat ke Kamboja via Malaysia untuk jadi admin judi online,” ujar Kanit Reskrim Polsek KKP Polresta Barelang, Iptu Noval Adimas.
Kasus-kasus ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mencari pekerjaan di luar negeri. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta edukasi agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik penipuan tenaga kerja ilegal.
(N/014)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN