DPR Bakal Sahkan RUU KUHAP Hari Ini, BEM UI Turun ke Jalan Tolak Pengesahan!

7. Mekanisme Restorative Justice
RUU KUHAP memperluas jalur penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui keadilan restoratif, terutama untuk kasus tertentu yang tidak berdampak besar pada publik.

8. Perlindungan Kelompok Rentan
Perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia mendapat perlindungan khusus.

Aparat wajib melakukan asesmen serta menyediakan sarana pemeriksaan yang ramah kelompok rentan.

9. Pembatasan dan Pengawasan Upaya Paksa
Setiap tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, hingga penyitaan harus mengedepankan asas due process of law dan pengawasan yudisial.

10. Mekanisme Hukum Baru
RUU memperkenalkan:
- Skema pengakuan bersalah (plea bargaining) bagi terdakwa kooperatif,
- Perjanjian penundaan penuntutan bagi pelaku korporasi.

11. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Kejahatan korporasi diatur lebih rinci, termasuk pemidanaan badan hukum melalui sanksi denda, restitusi, hingga pembekuan operasional.

12. Hak Kompensasi dan Rehabilitasi
Korban dan pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi, restitusi, serta pemulihan akibat kesalahan prosedur aparat.

13. Penguatan Koordinasi Antarlembaga
Regulasi memperbaiki pembagian kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

14. Modernisasi Sistem Peradilan
Digitalisasi dokumen, proses sidang lebih transparan, serta standar pelayanan cepat-sederhana-akuntabel menjadi visi baru penegakan hukum Indonesia.

BEM UI menilai sebagian pasal masih perlu dikritisi, termasuk potensi multitafsir pada kewenangan aparat maupun aspek perlindungan saksi dan korban.

Aksi #TolakRKUHAP disebut sebagai upaya mendorong DPR lebih terbuka sebelum mengetuk palu pengesahan.*

Peringatan Darurat: Cabut KUHAP Orde Baru, Sahkan RKUHAP Yang Reformis

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Tak Ada Pencatutan Nama LSM dalam Pembahasan KUHAP

Komisi IV Gelar Rapat Tertutup dengan Pengusaha Sawit, Bahas Penertiban Lahan Bermasalah

Pramono Kebut Penyelesaian Perda 2025 Jelang Akhir Tahun

Tribunal Internasional Vonis Mati Mantan PM Bangladesh, Sheikh Hasina

Sheikh Hasina Dijatuhi Hukuman Mati atas Perintah Pembantaian Demonstran