BREAKING NEWS
Jumat, 28 November 2025
SELAMAT HARI GURU

DPR Bakal Sahkan RUU KUHAP Hari Ini, BEM UI Turun ke Jalan Tolak Pengesahan!

Adam - Selasa, 18 November 2025 09:37 WIB
DPR Bakal Sahkan RUU KUHAP Hari Ini, BEM UI Turun ke Jalan Tolak Pengesahan!
BEM UI menggelar aksi unjuk rasa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di depan Gerbang Pancasila DPR-MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025) siang. (foto: koma)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

7. Mekanisme Restorative Justice
RUU KUHAP memperluas jalur penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui keadilan restoratif, terutama untuk kasus tertentu yang tidak berdampak besar pada publik.

8. Perlindungan Kelompok Rentan
Perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia mendapat perlindungan khusus.

Aparat wajib melakukan asesmen serta menyediakan sarana pemeriksaan yang ramah kelompok rentan.

9. Pembatasan dan Pengawasan Upaya Paksa
Setiap tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, hingga penyitaan harus mengedepankan asas due process of law dan pengawasan yudisial.

10. Mekanisme Hukum Baru
RUU memperkenalkan:
- Skema pengakuan bersalah (plea bargaining) bagi terdakwa kooperatif,
- Perjanjian penundaan penuntutan bagi pelaku korporasi.

11. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Kejahatan korporasi diatur lebih rinci, termasuk pemidanaan badan hukum melalui sanksi denda, restitusi, hingga pembekuan operasional.

12. Hak Kompensasi dan Rehabilitasi
Korban dan pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi, restitusi, serta pemulihan akibat kesalahan prosedur aparat.

13. Penguatan Koordinasi Antarlembaga
Regulasi memperbaiki pembagian kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

14. Modernisasi Sistem Peradilan
Digitalisasi dokumen, proses sidang lebih transparan, serta standar pelayanan cepat-sederhana-akuntabel menjadi visi baru penegakan hukum Indonesia.


BEM UI menilai sebagian pasal masih perlu dikritisi, termasuk potensi multitafsir pada kewenangan aparat maupun aspek perlindungan saksi dan korban.

Aksi #TolakRKUHAP disebut sebagai upaya mendorong DPR lebih terbuka sebelum mengetuk palu pengesahan.*


Editor
: Adam
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Peringatan Darurat: Cabut KUHAP Orde Baru, Sahkan RKUHAP Yang Reformis
Ketua Komisi III DPR Tegaskan Tak Ada Pencatutan Nama LSM dalam Pembahasan KUHAP
Komisi IV Gelar Rapat Tertutup dengan Pengusaha Sawit, Bahas Penertiban Lahan Bermasalah
Pramono Kebut Penyelesaian Perda 2025 Jelang Akhir Tahun
Tribunal Internasional Vonis Mati Mantan PM Bangladesh, Sheikh Hasina
Sheikh Hasina Dijatuhi Hukuman Mati atas Perintah Pembantaian Demonstran
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru