MANADO – Kejaksaan Republik Indonesia melalui Badan Pemulihan Aset menyerahkan dua unit kapal hasil rampasan negara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Senin (29/12/2025).
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Dr. Kuntadi, kepada Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., di Gedung Wisma Negara, Manado.
Dua kapal yang dihibahkan masing-masing adalah FB. ST Michael milik terpidana Carmelo L. Dela Pena dan FB. ST Bobby-01 milik terpidana Sanny Dela Pena.Baca Juga:
Kedua aset tersebut merupakan hasil perkara tindak pidana perikanan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Penetapan hibah sudah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dan tercatat resmi melalui Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara.
Nilai kedua kapal mencapai Rp3,23 miliar berdasarkan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado.
Kepala Badan Pemulihan Aset menegaskan, hibah ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan untuk mempercepat penyelesaian barang rampasan negara, sekaligus memastikan aset negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami berharap kapal yang telah dihibahkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan nelayan, memperkuat armada perikanan daerah, dan menunjang operasional sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara," ujar Dr. Kuntadi.
Penyerahan juga disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya akan melakukan pencatatan dan pengelolaan kapal rampasan negara sesuai ketentuan, dengan tujuan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan usaha perikanan produktif dan berkelanjutan.*
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengusulkan agar eks lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang akan dikelola BUMN Perhu
PEMERINTAHAN
KOTAPINANG Kunjungan Supervisi Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara menjadi momentum bagi TP PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lab
PEMERINTAHAN
ASAHAN Penguatan peran keluarga dalam menghadapi tantangan era digital terus didorong melalui kegiatan pembinaan Pola Asuh Anak dan Rema
PENDIDIKAN
JAKARTA Ratusan massa yang tergabung dalam Himmah Legal Movement (HLM), DPP Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), dan Aliansi Maha
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 22 April 2026 Lonjakan harga bahan pokok bersubsidi kembali menjadi sorotan tajam dan memicu gelombang keresahan di tengah ma
EKONOMI
