JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Fuad Hasan Masyhur, bos Maktour Travel, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin, 26 Januari 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, Fuad akan dimintai keterangan terkait peran asosiasi haji sebagai perwakilan biro travel atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).Baca Juga:
"Kami meyakini Pak Fuad akan hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini. Keterangan setiap saksi dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini menjadi terang," ujar Budi.
Fuad sebelumnya telah diperiksa pada 28 Agustus 2025.
Saat itu, penyidik menelisik dugaan inisiatif penggunaan diskresi oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam pembagian kuota haji tambahan 2024.
Sejak 2025, Fuad juga telah dicegah ke luar negeri, bersama mantan Menteri Agama Yaqut dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini berawal dari pemberian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jamaah oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.
Pembagian kuota disebut bermasalah karena dilakukan 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus, berbeda dari ketentuan perundangan yang menyatakan 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
KPK memperkirakan kerugian negara akibat praktik ini mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Penyelidikan menggunakan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) umum tanggal 7 Agustus 2025 dengan dasar Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sejumlah pihak telah diperiksa dalam kasus ini, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan agen travel penyelenggara ibadah haji khusus.
ASAHAN Suasana penuh semangat dan khidmat menyelimuti acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang perkara dugaan sengketa internal keluarga dalam pengelolaan PT Madina Gas Lestari berlangsung panas di Pengadilan Negeri Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, kembali mengajukan surat kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta Rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
MURATARA Operasi tangkap tangan (OTT) mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Ban
NASIONAL
BEKASI Polisi mengamankan sopir taksi listrik Green SM yang diduga terlibat dalam rangkaian kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Angg
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan perubahan tata letak gerbong khusus perempu
NASIONAL
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyampaikan sejumlah persoalan krusial daerah dalam kegiatan reses anggota Komis
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya pola pikir kewirausahaan (entrepreneurial mindset) kepada generasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 4 bulan 19 hari penjara kepada Medy Mehamat Amosta Barus (31), terdakwa pe
HUKUM DAN KRIMINAL
