Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account Pajak Daerah, Dorong Digitalisasi dan Tingkatkan PAD
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
PEMATANGSIANTAR, SUMUT — Kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tumpuan Damanik Boru Panogolan Siantar-Simalungun (TDBP SS), Bulan Damanik, mengecam pengeroyokan yang dialami Septiano Samuel Damanik, 21 tahun, seorang siswa penyandang disabilitas, yang terjadi di Pematangsiantar.
Insiden ini diduga dipicu oleh tuduhan tidak benar dan berujung pada tindakan main hakim sendiri.
Bulan menyatakan, peristiwa tersebut merupakan tindak pidana serius sekaligus pelanggaran terhadap prinsip perlindungan kelompok rentan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.Baca Juga:
Ia menyesalkan lambatnya respons dari Pemerintah Kota dan aparat kepolisian, khususnya Wali Kota dan Kapolres Pematangsiantar.
"Dalam kasus kekerasan terhadap anak disabilitas yang telah menjadi perhatian publik, sikap diam berpotensi dimaknai sebagai pembiaran, yang bertentangan dengan kewajiban hukum negara dalam melindungi warganya," ujarnya, Rabu (28/1/2026).
Bulan mendesak Kapolres Pematangsiantar untuk menuntaskan proses hukum secara profesional dan transparan.
Ia juga meminta Wali Kota menegaskan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kepada korban.
"Negara tidak boleh absen ketika anak penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan. Pernyataan ini kami sampaikan demi tegaknya hukum, keadilan, dan kemanusiaan," tambahnya.
Kasus ini menyoroti perlunya perlindungan lebih kuat bagi kelompok rentan dan menjadi perhatian publik terkait penegakan hukum dan tanggung jawab pemerintah daerah.*
(mi/dh)
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599
SAINS DAN TEKNOLOGI
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelece
NASIONAL
JAKARTA Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, advokat Moratu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkat
POLITIK
MEDAN Polemik mengenai masa depan guru nonAparatur Sipil Negara (nonASN) atau guru honorer pada 2027 mencuat setelah terbitnya Surat E
PENDIDIKAN