Megawati Bertemu Xanana Gusmão di Dili, Tawarkan Tiga Bidang Kerja Sama Strategis kepada Timor Leste
DILI Presiden ke5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Timor Leste, Kay Ral
NASIONAL
JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pembenahan menyeluruh di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dan pihak Bea Cukai.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai potensi korupsi di seluruh perwakilan Pajak dan Bea Cukai masih tinggi.
"OTT itu kalau bahkan dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai potensi dapat itu ada, karena memang dugaan korupsi itu terlalu banyak," kata Boyamin, Kamis (5/2/2026).Baca Juga:
Boyamin menambahkan, langkah tegas Menkeu Purbaya untuk mencopot pimpinan yang terbukti nakal adalah langkah yang relevan.
"Kalau OTT diseringkan, mereka akan ada pembenahan. Ini harus dibarengi Pak Purbaya, merumahkan orang-orang nakal itu ya dirumahkan beneran saja," ujarnya.
OTT KPK sendiri menjerat tiga orang, termasuk Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, yang kini sedang diperjalanan menuju Jakarta. Selain itu, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea Cukai Jakarta terkait kasus impor.
Dukungan MAKI menegaskan pentingnya penindakan konkret selain sekadar pembenahan internal, agar jajaran Pajak dan Bea Cukai benar-benar bekerja bersih dan akuntabel.
"Pembenahan saja tidak cukup, makanya harus ada penindakan, saya dukung KPK melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Kalau tak ada penindakan orang tak akan takut, sehingga nanti orang pikirnya hanya apes saja," tambah Boyamin.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas kedua instansi yang memiliki peran strategis dalam penerimaan negara.*
(d/dh)
DILI Presiden ke5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Timor Leste, Kay Ral
NASIONAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Ahmad Dedi alias Dedi Congor menerima uang sebesar R
HUKUM DAN KRIMINAL
LOMBOK BARAT Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah dan aparat keamanan ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergiz
NASIONAL
JAKARTA Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah me
SOSOK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong seluruh pengelola media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama jajaran Kementerian Koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi
EKONOMI
SUKABUMI Ekspedisi Cicatih Elpala memasuki etape ketiga dengan menyusuri aliran Sungai Cicatih di kawasan Leuwi Lalay, Sukabumi, Jawa Ba
NASIONAL
JAKARTA Pengamat kebijakan pertanahan dan reforma agraria, Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si., menilai pembenahan tata kelola agraria
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Universitas Borobudur, Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MH., menilai ego sektoral di kalangan aparat penegak hukum (APH)
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap sebuah rumah kos di Kota Medan, Sumatera Utara, yang diduga dijadikan gudang p
HUKUM DAN KRIMINAL