Sumut Bentuk 6.100 Koperasi Merah Putih, 98 Persen Sudah Terintegrasi Sistem Digital
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terus mempercepat realisasi program Koper
EKONOMI
JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pembenahan menyeluruh di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dan pihak Bea Cukai.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai potensi korupsi di seluruh perwakilan Pajak dan Bea Cukai masih tinggi.
"OTT itu kalau bahkan dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai potensi dapat itu ada, karena memang dugaan korupsi itu terlalu banyak," kata Boyamin, Kamis (5/2/2026).Baca Juga:
Boyamin menambahkan, langkah tegas Menkeu Purbaya untuk mencopot pimpinan yang terbukti nakal adalah langkah yang relevan.
"Kalau OTT diseringkan, mereka akan ada pembenahan. Ini harus dibarengi Pak Purbaya, merumahkan orang-orang nakal itu ya dirumahkan beneran saja," ujarnya.
OTT KPK sendiri menjerat tiga orang, termasuk Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, yang kini sedang diperjalanan menuju Jakarta. Selain itu, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea Cukai Jakarta terkait kasus impor.
Dukungan MAKI menegaskan pentingnya penindakan konkret selain sekadar pembenahan internal, agar jajaran Pajak dan Bea Cukai benar-benar bekerja bersih dan akuntabel.
"Pembenahan saja tidak cukup, makanya harus ada penindakan, saya dukung KPK melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Kalau tak ada penindakan orang tak akan takut, sehingga nanti orang pikirnya hanya apes saja," tambah Boyamin.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas kedua instansi yang memiliki peran strategis dalam penerimaan negara.*
(d/dh)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terus mempercepat realisasi program Koper
EKONOMI
MEDAN Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dalam perkara dugaan korupsi anggaran bah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan putusan Pengadilan Militer I02 Medan terhadap anggota TNI, Sertu Riza Pahlivi, dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai upaya
PEMERINTAHAN
MEDAN Rombongan peserta dan ofisial Piala ASEAN Football Federation (AFF) U19 Championship 2026 mulai berdatangan ke Sumatera Utara men
OLAHRAGA
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh mengintensifkan patroli malam
NASIONAL
Oleh Jimmy EndeySALAH satu adagium hukum yang paling terkenal adalah lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum
OPINI
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
PEMERINTAHAN
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, dikabarkan mendapat tawaran untuk terlibat dalam proyek film kolosal yang mengangkat sej
NASIONAL
YOGYAKARTA Presiden ke5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku telah menonton film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL