KPK Usul Atur Partai Politik, NasDem dan PDIP Langsung Bereaksi: Jangan Campuri Urusan Internal!
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi viralnya kabar terkait kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud yang disebut-sebut bernilai Rp8,5 miliar.
KPK mengaku turut memantau perkembangan pemberitaan tersebut.
"Itu memang cukup ramai di media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (28/2/2026).Baca Juga:
Budi menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area rawan korupsi.
Ia menyebut praktik korupsi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, hingga downgrade spesifikasi.
"Semua itu harus benar-benar kita lihat, apakah seluruh mekanisme pengadaan sudah dijalankan sebagaimana mestinya," kata Budi.
Ia juga menekankan pentingnya aspek kebutuhan dalam setiap pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
"Apakah barang dan jasa yang dibelanjakan atau diadakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai yang dibutuhkan A, tetapi yang dibelanjakan justru B," pungkasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena nilai kendaraan yang fantastis dinilai tidak sepadan dengan kebutuhan operasional pemerintahan.
KPK menyatakan akan terus memantau dan menindaklanjuti jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengadaan tersebut.*
(oz/ad)
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
MEDAN Harga kondom global dilaporkan mengalami kenaikan signifikan hingga 2030 persen pada April 2026. Lonjakan ini dipicu gangguan r
EKONOMI
JAKARTA Cadangan nikel Indonesia diperkirakan bisa habis dalam waktu sekitar 11 tahun jika tidak dikelola secara hatihati di tengah tingg
EKONOMI
JAKARTA Anggota Badan Sosialisasi MPR RI Himmatul Aliyah mendorong generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga nilainilai Pa
NASIONAL
MEDAN Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) terus memperluas jaringan organisasi di daerah dengan membentuk kepengurusan ba
NASIONAL
MEDAN Kasus dugaan pemalsuan puluhan bilyet cek yang merugikan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) hingga Rp123,2 miliar menyeret sejum
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Barang atas pelepasan sebagian lahan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi cukup untuk menjamin daya saing di
NASIONAL