PADANGSIDIMPUAN – Satuan Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Kota Padangsidimpuan memeriksa seorang tokoh masyarakat (Tomas) Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) Tahun Anggaran 2025.
Tokoh masyarakat tersebut, Marahalim Harahap, diperiksa pada Selasa, 3 Maret 2026, setelah sebelumnya melaporkan dugaan kejanggalan dalam pembangunan drainase bendungan di Lingkungan II, kawasan yang dikenal warga sebagai Siharang Karang.
Marahalim mengatakan laporan itu ia sampaikan pada Januari 2026 mewakili aspirasi masyarakat setempat.Baca Juga:
Proyek yang dipersoalkan memiliki pagu anggaran sebesar Rp144 juta yang bersumber dari ADK 2025 dan dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Maju Bersama.
"Pada Januari lalu saya melaporkan pembangunan drainase bendungan di Lingkungan II Kelurahan Lembah Lubuk Manik. Anggarannya Rp144 juta dari ADK 2025 dan dikerjakan KSM Maju Bersama," kata Marahalim saat ditemui usai pemeriksaan.
Menurut dia, proyek yang dinyatakan rampung pada akhir Desember 2025 itu diduga menyisakan sejumlah persoalan teknis.
Ia menyebut bendungan telah mengalami kebocoran pada bagian pasangan cekdam. Marahalim menduga konstruksi tersebut tidak dilengkapi pondasi yang memadai.
Selain itu, ia menilai terdapat kekurangan volume pada bagian sayap bendungan.
Ia juga menyebut material seperti pasir dan batu diduga diambil dari lokasi proyek, serta tidak ditemukan lantai bendungan baik di bagian dalam maupun di luar area jatuhnya air.
"Kami melihat ada banyak kejanggalan dan kerusakan. Bendungan sudah bocor, diduga tidak ada pondasi, volume sayap bendungan kurang, dan tidak ada lantai bendungan," ujarnya.
Secara terpisah, penyidik pembantu Unit Tipidkor Polres Kota Padangsidimpuan, M.T. Aditya Siregar, membenarkan pihaknya telah memeriksa pelapor.
"Benar, kami sudah memeriksa tokoh masyarakat Lembah Lubuk Manik terkait anggaran dana kelurahan 2025. Selanjutnya akan kami dalami untuk proses lebih lanjut," kata Aditya saat dikonfirmasi.
Hingga berita ini diturunkan, penyidik masih mengumpulkan keterangan dan dokumen pendukung untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
Polisi belum menyampaikan adanya penetapan tersangka.*
(ad)
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mempercepat pemulihan pascabencana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, mendampingi saksi bernama Ronny Teguh saat memberikan keterangan di Polda Metro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden dan wakil presiden, ketua umum partai politik, serta mantan Menteri Lu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi agar memast
EKONOMI
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, memberikan ultimatum tegas kepada manajemen Rumah Sakit (RS) Patar Asih dan H
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu berhasil menggagalkan peredaran narkotika skala besar antarprovinsi, dengan menyit
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampa
NASIONAL
BIREUEN Penyerahan bantuan rumah rusak ringan dan sedang tahap II bagi korban banjir dan longsor di 16 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan minyak mentah nasional setelah dua kapa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 harus dilakuka
EKONOMI
