"Karena pemberian hak, kami tidak membahas kewajiban 20 persen," ujarnya.
Kuasa hukum PT Nusa Dua Propertindo, Julisman, menilai adanya ketidaksinkronan aturan dalam perkara tersebut.
Menurutnya, mekanisme pemberian hak yang digunakan seharusnya tidak memuat syarat penyerahan lahan 20 persen sebagaimana pada mekanisme perubahan hak.
"Sejak awal kami sudah menyampaikan bahwa perusahaan siap memenuhi kewajiban itu, tetapi petunjuk teknisnya belum ada," kata Julisman.
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Irwan Perangin-angin, Fernandes Raja Saor, menyebut keterangan para saksi BPN menunjukkan kendala utama dalam penyerahan lahan adalah belum jelasnya aturan teknis yang mengatur mekanisme tersebut.
Dalam perkara ini, jaksa menetapkan empat terdakwa, yakni Askani selaku mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, Abdul Rahim Lubis selaku mantan Kepala Kantor BPN Deli Serdang, Iman Subakti selaku Direktur PT Nusa Dua Propertindo, dan Irwan Perangin-angin selaku mantan Direktur PTPN II.
Para terdakwa diduga menerbitkan sertifikat HGB kepada PT Nusa Dua Propertindo tanpa memenuhi kewajiban penyerahan minimal 20 persen lahan yang dialihkan untuk kepentingan komersial.
Dalam perkara ini, jaksa menyebut potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp263,4 miliar terkait penjualan aset PTPN kepada pengembang properti yang terafiliasi dengan Ciputra Group.
Para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
(tm/ad)
BANDAR LAMPUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Gubernur Lampung periode 20192024, Arinal Djunaidi, sebagai tersan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Presiden ke13, Ma&039ruf Amin, disebut pernah meluapkan kemarahan dalam sebuah rapat terbatas yang dipimpin Pres
POLITIK
MAKASSAR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbaga
NASIONAL
MEDAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menegaskan kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, h
NASIONAL
ASAHAN Suasana penuh semangat dan khidmat menyelimuti acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang perkara dugaan sengketa internal keluarga dalam pengelolaan PT Madina Gas Lestari berlangsung panas di Pengadilan Negeri Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, kembali mengajukan surat kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta Rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
MURATARA Operasi tangkap tangan (OTT) mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Ban
NASIONAL
BEKASI Polisi mengamankan sopir taksi listrik Green SM yang diduga terlibat dalam rangkaian kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Angg
PERISTIWA
