INALUM Dorong Kepedulian Lingkungan Lewat Kompetisi Jurnalistik IN-Journal 2026
BATU BARA PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan dunia jurnalistik dengan m
NASIONAL
JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi XIII, Mafirion, mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus.
Menurutnya, aksi tersebut bukan hanya sekadar tindak kriminal, melainkan serangan teror yang mengancam kebebasan sipil serta demokrasi di Indonesia.
"Penyiraman air keras terhadap aktivis adalah bentuk teror yang langsung menyerang kebebasan sipil dan demokrasi. Ini adalah ancaman serius terhadap hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi," tegas Mafirion, Sabtu (14/3/2026).Baca Juga:
Andrie Yunus disiram air keras oleh dua pengendara motor yang tak dikenal pada Kamis (12/3/2026) malam, setelah ia selesai merekam podcast bertajuk "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia" di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Serangan itu menyebabkan Andrie mengalami luka bakar serius di tangan, wajah, dada, dan mata. Korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
Mafirion menilai serangan terhadap aktivis seperti yang dialami Andrie Yunus adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas rasa aman, integritas tubuh, serta kebebasan berekspresi.
"Aktivis adalah bagian dari masyarakat yang berperan dalam mengawasi kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan publik. Kekerasan terhadap mereka berarti upaya untuk mengintimidasi seluruh masyarakat agar tidak lagi berani bersuara," ujar Mafirion.
Serangan Terhadap Pembela HAM
Penyiraman air keras ini mengundang kecaman luas dari berbagai kalangan, termasuk dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM, yang menilai kejadian ini sebagai ancaman bagi pekerja HAM dan hak asasi manusia di Indonesia.
Mafirion juga mendorong aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik serangan tersebut.
Ia mengingatkan, jika tindakan seperti ini dibiarkan, negara akan mengirimkan pesan berbahaya: bahwa siapa pun yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah dapat dibungkam dengan kekerasan.
"Demokrasi tidak boleh tunduk pada teror. Negara harus melindungi para aktivis dan membuktikan bahwa kekerasan tidak akan pernah menjadi alat untuk membungkam suara rakyat," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, menegaskan bahwa penyiraman tersebut adalah upaya untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi para pembela HAM.
"Tindakan ini jelas bertujuan untuk menghalangi suara kritis, khususnya yang memperjuangkan hak asasi manusia," kata Dimas.
Tuntutan Transparansi dalam Penanganan Kasus
Mafirion juga mendesak agar proses penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel agar publik bisa memantau perkembangan kasus tersebut.
Ia menekankan bahwa negara harus memberikan perlindungan maksimal kepada aktivis dan pembela hak asasi manusia, serta memastikan keadilan bagi para korban kekerasan.
Polisi Terus Lakukan Penyelidikan
Pihak kepolisian, melalui Polres Metro Jakarta Pusat, telah mengonfirmasi peristiwa tersebut dan tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap pelaku penyiraman air keras tersebut.
Dimas menambahkan, bahwa pihaknya berharap kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap para aktivis dan pembela hak asasi manusia di Indonesia.*
(k/dh)
BATU BARA PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan dunia jurnalistik dengan m
NASIONAL
MEDAN Nama mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Muhammad Faisal Hasrimy, akhirnya ikut terseret dalam sidang lanjutan perkara dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online di Kabupaten Batu Bara menuai keluhan. Hingga Sabtu, 20 Juni 2026, hasil seleksi ya
PENDIDIKAN
TOBA Danau Toba bukan sekadar danau terbesar di Indonesia. Danau yang terbentuk dari letusan supervulkanik sekitar 74.000 tahun lalu ini m
PARIWISATA
TAPUT Dua mantan Bupati Tapanuli Utara (Taput) berinisial REN dan NN dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua Perkump
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Ketua Forum Masyarakat Transparansi Sumatera Utara (FORMATSU), Rudy Harmoko SH, meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPR
NASIONAL
MEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidi
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara terkait isu yang menyebut dirinya akan segera bergabung dengan Parta
POLITIK
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar menanggapi penangkapan dan penahanan Roy Suryo serta Tyassuma Tifauzia atau dokt
HUKUM DAN KRIMINAL
MALANG Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka di Kota Malang, Jawa Timur. Ribuan massa yang terdiri da
PERISTIWA