JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polri untuk mengungkap aktor intelektual di balik aksi penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus.
Kasus ini diduga melibatkan empat pelaku yang teridentifikasi sebagai anggota TNI, namun Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa pengungkapan hanya pada pelaku lapangan tidak cukup untuk menuntaskan kasus tersebut.
Dalam pernyataannya pada Rabu (18/3), Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menekankan bahwa penyelidikan harus mengarah pada pihak-pihak yang memberi perintah atau menjadi aktor intelektual di balik penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.Baca Juga:
Dimas bersama organisasi-organisasi HAM lainnya, seperti IMPARSIAL, YLBHI, Amnesty International Indonesia, dan lainnya, menuntut agar kasus ini tidak hanya berhenti pada pelaku yang terlibat langsung.
"Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan jangan berhenti hanya pada pelaku lapangan. Pengungkapan aktor intelektual bisa dilakukan melalui peradilan umum yang transparan dan akuntabel," ujar Dimas.
Dimas juga meminta kepala BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI, Letjen Yudi Abrimantyo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk bertanggung jawab dan memastikan kasus ini diungkap secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa TNI sebagai institusi harus bertanggung jawab, mengingat para pelaku yang terlibat adalah anggotanya.
Koalisi Masyarakat Sipil mengutuk keras tindakan penyiraman air keras yang dilakukan oleh empat anggota TNI terhadap Andrie Yunus, yang merupakan seorang pembela hak asasi manusia.
Mereka menilai tindakan brutal ini tidak hanya merusak prinsip demokrasi, tetapi juga mengancam hak asasi manusia di Indonesia.
"Kami mengutuk keras tindakan ini. Ini adalah serangan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi yang sudah tercantum dalam konstitusi," tegas Dimas.
Pihak TNI sempat menyatakan akan membawa kasus ini ke jalur peradilan militer.
Namun, Koalisi Masyarakat Sipil sangat menyayangkan langkah ini karena peradilan militer sering kali tidak memberikan akuntabilitas yang jelas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI.
Menurut Dimas, ada kekhawatiran bahwa peradilan militer justru akan menutup akses untuk mengungkap aktor intelektual yang lebih tinggi dalam kasus ini.
"Masalah impunitas yang sering terjadi di peradilan militer bisa menutupi kejahatan yang lebih besar. Kami khawatir, bila kasus ini diselesaikan di peradilan militer, pelaku intelektual di baliknya tidak akan terungkap," katanya.
Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan terkait pelanggaran HAM yang mungkin terjadi dalam kasus ini.
Dimas menyarankan agar Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang telah diungkap oleh kepolisian dan TNI.
Lebih jauh, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.
Dimas menambahkan bahwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus adalah ancaman serius terhadap pembela hak asasi manusia dan masa depan demokrasi di Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pentingnya penanganan yang tegas dan transparan terhadap kasus ini, dengan kemungkinan pembentukan Pengadilan HAM jika unsur pelanggaran HAM berat ditemukan.
"Penyelesaian yang transparan dan berkeadilan sangat penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran serupa yang terulang di masa depan. Ini adalah bentuk jaminan ketidakberulangan (non-recurrence) bagi masyarakat dan pembela HAM," tutup Dimas.*
(mt/ad)
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (13/5/2026) setelah pengumuman rebalancing indeks globa
EKONOMI
MEDAN Tim Satreskrim Polrestabes Medan berhasil membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam pengungkapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tuntutan mendesak terkait revisi Undan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyoroti pentingnya Selat Malaka dalam stabilitas perdagangan dan energi glob
INTERNASIONAL
JAKARTA Hakim ketua dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, meminta agar korban dihadirkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjadi sorotan saat menghadiri sidang pembacaan tunt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa peluncuran buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi merupakan la
NASIONAL
MEDAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan mengungkap bahwa persoalan kelangkaan dan tingginya harga MinyaKita d
EKONOMI
DELI SERDANG Personel TNI dari Kodim 0204/Deliserdang menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang perjudian dan peredaran narkoba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dapat mengusulkan menu makanan sesuai dengan selera mereka. Usulan tersebut
NASIONAL
