Dari Rutan Padang, Kamser Sitanggang Mengadu ke Presiden Prabowo: Klaim Jadi Korban Ketidakadilan Hukum

JAKARTA — Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III DPR RI dan Komisi Kejaksaan RI.

Ia meminta perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto atas proses hukum yang tengah dijalaninya di Pengadilan Negeri Padang.

Kamser, yang merupakan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai periode 2017–2021, mengaku menjadi korban ketidakadilan dalam penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai.

Baca Juga:

• DPR Minta Kenaikan BBM Tak Picu Lonjakan Harga Pangan

Saat ini, ia menjalani persidangan dengan nomor perkara 47/Pid.Sus-TPK/2025/PN Padang dan ditahan di Rutan Kelas II A Padang sejak Oktober 2025.

Dalam suratnya, Kamser menyebut dirinya didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 7,87 miliar berdasarkan hasil audit internal Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Namun, ia menilai metode perhitungan kerugian tersebut tidak sesuai.

"Seluruh biaya operasional, termasuk gaji karyawan dan direksi, dianggap ilegal hanya karena dinilai tidak memenuhi aspek administratif seperti dokumen perencanaan," tulis Kamser dalam surat yang dikutip Minggu (19/4/2026).

Ia menegaskan selama menjabat, dirinya membangun berbagai unit usaha Perusda dari nol, mulai dari bengkel, perdagangan hasil bumi, jasa kontraktor, hingga pembangkit listrik tenaga biomassa di Siberut.

Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran, kondisi geografis Kepulauan Mentawai, serta minimnya dukungan kebijakan menjadi tantangan besar dalam mengembangkan perusahaan daerah tersebut.

Kamser juga menyebut tidak pernah ada temuan korupsi selama masa jabatannya berdasarkan pemeriksaan berbagai lembaga, termasuk BPK, inspektorat, kepolisian, hingga auditor independen.

"Dalam semua pemeriksaan, tidak pernah ditemukan adanya korupsi dalam bentuk apa pun," ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah unit usaha yang telah dibangun justru tidak lagi beroperasi setelah dirinya tidak menjabat, bahkan kantor perusahaan disebut dalam kondisi tidak terurus saat penyidikan berlangsung.

Dalam proses persidangan, Kamser mengklaim tidak ditemukan bukti aliran dana ke dirinya maupun indikasi memperkaya diri sendiri.

Ia juga menyebut telah memenangkan praperadilan pada Desember 2025, namun perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Kamser dengan pidana 7 tahun penjara serta denda Rp 7,8 miliar subsider kurungan tambahan.

Melalui surat terbukanya, ia meminta perhatian DPR, Komisi Kejaksaan, hingga Presiden RI untuk meninjau ulang penanganan perkara tersebut.

Kamser juga mengaku mengalami tekanan psikologis dan penurunan kondisi kesehatan selama proses hukum berlangsung.

"Kasus ini bukan hanya menyangkut saya pribadi, tetapi juga menjadi pelajaran bagi para profesional agar tidak takut terlibat dalam tata kelola pemerintahan," tulisnya.

Ia berharap adanya proses hukum yang lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan bagi warga negara dalam menghadapi perkara hukum.*

(ad)

DPR Minta Kenaikan BBM Tak Picu Lonjakan Harga Pangan

BNI Akui Kecolongan, Penggelapan Rp 28 Miliar Disebut Ulah Oknum di Luar Sistem Resmi

Bupati Malang Lantik Anaknya Jadi Kepala Dinas, Hasto: Tidak Elok dan Abaikan Meritokrasi

KPK Ingatkan Bahaya Kejahatan Korporasi, Pasar Modal Dinilai Kian Rentan Disalahgunakan

Prabowo Sebut Ketua DPRD Se-Indonesia sebagai Patriot

Prabowo Evaluasi MBG, Wakil Ketua MPR: Harus Fokus ke yang Membutuhkan