JAKARTA – Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas percepatan jadwal sidang dalam perkara dugaan kasus Chromebook yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menilai perubahan agenda persidangan tersebut berpotensi menghambat hak pembuktian terdakwa.
Percepatan jadwal sidang itu disampaikan majelis hakim dalam persidangan lanjutan pada Selasa (21/4), dengan keterangan bahwa hanya tersedia dua kali kesempatan sidang dalam dua hari berturut-turut untuk menghadirkan saksi dan ahli dari pihak terdakwa. Kondisi ini disebut tidak ideal untuk pemenuhan hak pembelaan.
Kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, menilai terdapat ketidakseimbangan dalam proses pembuktian antara jaksa penuntut umum (JPU) dan pihak terdakwa. Ia menyebut prinsip equality of arms atau kesetaraan dalam persidangan tidak sepenuhnya terpenuhi.Baca Juga:
"Kami sudah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, hingga DPR RI. Seluruh surat tersebut sudah kami sampaikan," ujar Ari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Dalam paparannya, pihak kuasa hukum juga menyoroti perbedaan jumlah saksi yang dihadirkan. JPU disebut telah menghadirkan 55 saksi dan 7 ahli, sementara pihak Nadiem baru menghadirkan 12 saksi dan 1 ahli.
Menurut pihak pembela, kondisi tersebut semakin diperberat dengan keputusan majelis hakim yang menghentikan agenda pemeriksaan saksi dan langsung melanjutkan ke tahap pemeriksaan terdakwa.
"Dengan tiba-tiba majelis hakim memutuskan menghentikan pemeriksaan saksi dan ahli, lalu langsung masuk ke pemeriksaan terdakwa. Ini bisa dilihat dalam rekaman persidangan," kata Ari.
Senada, anggota tim penasihat hukum lainnya, Dodi S. Abdulkadir, menegaskan bahwa kecukupan waktu dalam menghadirkan saksi merupakan bagian penting dari proses peradilan yang adil dan objektif.
"Kami keberatan dengan percepatan jadwal ini karena membatasi hak kami untuk menghadirkan saksi dan ahli secara optimal. Ini tidak sejalan dengan prinsip persidangan yang adil," ujarnya.
Hingga kini, proses persidangan perkara tersebut masih terus berlanjut dan menjadi perhatian publik.*
(oz/dh)
JAKARTA Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, membawa sebanyak 110 peserta program Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar pembahasan Revisi UndangUndang Pemilu d
POLITIK
MEDAN Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Ke
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Japorman Saragih, mengajak seluruh kader dan fungsio
POLITIK
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa perubahan lanskap dunia kerja menuntut tenaga kerja memiliki komp
NASIONAL
ASAHAN Suasana haru, khidmat, dan penuh kebanggaan menyelimuti prosesi Wisuda Sarjana Angkatan keXXXV Institut Agama Islam Daar AlUluu
PENDIDIKAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyoroti secara tegas wacana pemekaran wilayah yang mencuat, khususnya yan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL
SAMARINDA Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di gedung DPRD Kaliman
PERISTIWA
