Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM - Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang ditaksir mencapai hampir Rp 100 miliar. Temuan tersebut berasal dari hasil pengawasan terhadap salah satu proyek perumahan besar, yakni Citraland.
Ketua Pansus PAD 2 DPRD Deli Serdang, Misnan Al Jawi, menyebut kebocoran tersebut terjadi akibat ketidaksesuaian data pajak dan perizinan bangunan di lapangan.
"Selain luas bangunan yang belum seluruhnya memiliki PBG, juga belum semua masuk SPPT. Misalnya luas 10 ribu, yang tercatat hanya 3 sampai 4 ribu. Ini jelas bocor PAD kita," kata Misnan di Lubukpakam, Kamis (23/4/2026).Baca Juga:
Pansus juga menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa wilayah. Salah satunya di Tanjung Morawa yang dinilai tidak sesuai standar harga pasar.
"Seharusnya di atas Rp 3 juta per meter, tapi ini di bawah Rp 1 juta. Ini tidak sesuai kondisi sebenarnya," ujarnya.
Selain itu, Pansus juga menyoroti persoalan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diduga belum dibayarkan secara optimal karena proses balik nama yang belum tuntas pada ribuan unit rumah yang sudah dihuni.
"Harusnya setelah akad langsung dibaliknamakan, tapi ini masih banyak yang belum. Padahal nilainya bisa mencapai Rp 70 juta per rumah," tambahnya.
Temuan lain juga mencakup pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) yang diduga tidak seluruhnya memiliki izin resmi, namun tetap dilakukan pengutipan kepada warga.
Pansus menilai terdapat indikasi kelalaian hingga dugaan kesengajaan dari oknum tertentu dalam pengelolaan pajak daerah tersebut. Temuan ini akan ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum.
"Kami akan laporkan ke Kejati Sumut. Data sudah lengkap dan valid," tegas Misnan.
Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menyatakan pemerintah daerah siap menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran oleh oknum di lapangan.
"Kalau ada yang nakal akan kita berantas. Kita bersama DPRD sepakat meningkatkan PAD," ujarnya.*
(tm/dh)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL