KPK: Praktik Korupsi Sudah Dimulai Sejak Masuk Partai Politik

Tak hanya itu, KPK juga mendorong agar calon presiden, wakil presiden, hingga kepala daerah berasal dari proses kaderisasi yang jelas dan telah menjadi anggota partai dalam jangka waktu tertentu.

Dalam aspek kepemimpinan, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan regenerasi berjalan dan mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu figur.

"Perbaikan sistem kaderisasi menjadi kunci untuk menekan biaya politik sekaligus mencegah praktik korupsi sejak hulu," kata Budi.

KPK berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam memperkuat tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.*

(at/ad)

SP3 Terbit, KPK Hentikan Penyidikan Siman Bahar dalam Kasus Anoda Logam Antam

KPK Bongkar Dugaan Penyimpangan Kuota Haji, Forum Sathu Masuk Radar Penyidikan: Apa Itu?

Usulan Pembatasan Masa Jabatan Menguat, Ini Deretan Ketum Parpol yang Paling Lama Menjabat

Kasus Korupsi Penyertaan Modal: Eks Dirut Perumda Mentawai Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Rugikan Negara Rp7,8 Miliar

Pendekar Prabowo: Ketika Kerja Nyata Bersuara Lebih Nyaring

Bahlil Tanggapi Usulan KPK Soal Batas Jabatan Ketum Parpol, Sebut Golkar Selalu Punya Ketum Baru Tiap Munas