KPK: Praktik Korupsi Sudah Dimulai Sejak Masuk Partai Politik

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi tidak semata terjadi saat seseorang menjabat sebagai pejabat publik.

Lembaga antirasuah itu melihat potensi korupsi justru kerap berakar sejak proses awal kaderisasi di partai politik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sistem kaderisasi yang tidak transparan dan sarat transaksi menjadi pintu masuk praktik koruptif.

Baca Juga:

• SP3 Terbit, KPK Hentikan Penyidikan Siman Bahar dalam Kasus Anoda Logam Antam

"Potensi korupsi tidak hanya terjadi ketika seseorang menduduki jabatan publik, tetapi kerap berakar sejak proses politik seperti sistem kaderisasi yang penuh transaksional dan minim akuntabilitas," ujarnya, Sabtu, 25 April 2026.

Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian Direktorat Monitoring KPK pada 2025.

Kajian itu dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Dalam kajian tersebut, KPK mengidentifikasi tiga aspek utama yang rawan memicu korupsi, yakni tata kelola partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum, serta penggunaan transaksi uang kartal atau fisik.

Ketiganya dinilai memiliki keterkaitan erat dalam membuka celah praktik korupsi yang berdampak pada kualitas demokrasi.

KPK juga menyoroti mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan seseorang untuk menjadi kader hingga maju dalam kontestasi pemilu.

Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong upaya "balik modal" melalui praktik korupsi ketika kandidat tersebut terpilih.

Sebagai solusi, KPK mengusulkan perbaikan menyeluruh dalam sistem kaderisasi partai.

Salah satunya dengan membagi jenjang keanggotaan menjadi kader muda, madya, dan utama. Kader utama diusulkan menjadi syarat bagi calon anggota DPR, sementara kader madya untuk DPRD provinsi.

Tak hanya itu, KPK juga mendorong agar calon presiden, wakil presiden, hingga kepala daerah berasal dari proses kaderisasi yang jelas dan telah menjadi anggota partai dalam jangka waktu tertentu.

Dalam aspek kepemimpinan, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan regenerasi berjalan dan mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu figur.

"Perbaikan sistem kaderisasi menjadi kunci untuk menekan biaya politik sekaligus mencegah praktik korupsi sejak hulu," kata Budi.

KPK berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam memperkuat tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.*

(at/ad)

SP3 Terbit, KPK Hentikan Penyidikan Siman Bahar dalam Kasus Anoda Logam Antam

KPK Bongkar Dugaan Penyimpangan Kuota Haji, Forum Sathu Masuk Radar Penyidikan: Apa Itu?

Usulan Pembatasan Masa Jabatan Menguat, Ini Deretan Ketum Parpol yang Paling Lama Menjabat

Kasus Korupsi Penyertaan Modal: Eks Dirut Perumda Mentawai Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Rugikan Negara Rp7,8 Miliar

Pendekar Prabowo: Ketika Kerja Nyata Bersuara Lebih Nyaring

Bahlil Tanggapi Usulan KPK Soal Batas Jabatan Ketum Parpol, Sebut Golkar Selalu Punya Ketum Baru Tiap Munas