DPR Soroti Haji Ilegal WNI, Imigrasi Diminta Perketat Pengawasan Jelang Puncak Haji 2026
JAKARTA Tim Pengawas Haji DPR RI menyoroti maraknya kasus haji ilegal yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. DPR meni
NASIONAL
MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang sebelumnya menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting cs.
Lembaga antirasuah itu kini mulai membidik sejumlah proyek infrastruktur lain yang berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pengembangan perkara tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan sebelumnya terkait pengaturan proyek jalan bernilai ratusan miliar rupiah.Baca Juga:
"Ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang berangkat dari OTT. Kami mendalami proyek-proyek infrastruktur di PUPR Sumut dan PJN Wilayah I," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Budi menjelaskan, saat ini status perkara masih dalam tahap penyidikan umum sehingga belum ada penetapan tersangka baru. Namun, KPK sudah mulai memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat konstruksi perkara.
"Masih sprindik umum, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini kami mulai pemeriksaan saksi-saksi," jelasnya.
Sebelumnya, kasus ini telah menyeret lima terpidana, termasuk mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting dan sejumlah pejabat serta pihak swasta. Perkara tersebut bermula dari OTT KPK pada 28 Juni 2025 terkait proyek jalan bernilai sekitar Rp 231,8 miliar.
Dua proyek utama yang menjadi sorotan dalam perkara awal tersebut yakni peningkatan jalan Sipiongot–batas Labuhanbatu serta preservasi jalan Kutalimbaru–Sipiongot.
Kini, KPK memastikan penyidikan tidak berhenti pada perkara lama, melainkan terus diperluas untuk menelusuri potensi keterlibatan pihak lain dalam proyek-proyek infrastruktur di Sumatera Utara.*
(tm/dh)
JAKARTA Tim Pengawas Haji DPR RI menyoroti maraknya kasus haji ilegal yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. DPR meni
NASIONAL
BOGOR Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) akhirnya buka suara terkait viralnya kabar mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo y
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim futsal SMAN 7 Banda Aceh sukses menorehkan prestasi membanggakan setelah keluar sebagai juara AFK Banda Aceh Cup 1 2026.
OLAHRAGA
MAKKAH Polemik dugaan pungutan liar (pungli) terhadap jamaah haji Indonesia di Tanah Suci menjadi perhatian otoritas penyelenggara haji.
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk menekan bunga kredit ultra mikro bagi masyarakat kecil. Hal ini menyusul arahan P
EKONOMI
BANDA ACEH Komnas HAM meminta pemerintah mengedepankan pendekatan partisipatif dalam proses relokasi korban bencana di Aceh agar hakhak m
NASIONAL
JENEWA World Health Organization memastikan tidak ada laporan kematian baru akibat wabah hantavirus yang dikaitkan dengan kapal pesiar sej
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku senang kembali menghadiri acara penyerahan uang sitaan hasil perkara ke kas negara yang digelar
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi surat protes dari Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sej
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pesantren harus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan hidup berm
NASIONAL