TAUD Laporkan Hakim ke MA atas Dugaan Pelanggaran Etik di Sidang Kasus Penyiraman Air Keras KontraS, Ini Respons Pengadilan Militer Jakarta

JAKARTA — Pengadilan Militer II-08 Jakarta merespons laporan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA) terkait dugaan pelanggaran etik hakim militer dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Mayor Chk Endah Wulandari, menyatakan laporan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat dalam memberikan koreksi terhadap proses peradilan.

"Laporan yang disampaikan oleh TAUD ke MA menjadi hak dalam memberikan koreksi kepada kami di Pengadilan Militer," kata Endah, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Kuota Haji Makin Panas, KPK Segera Tahan Dua Tersangka Baru

Ia menambahkan, dalam setiap proses persidangan, ketidakpuasan dari salah satu pihak merupakan hal yang kerap terjadi.

Menurutnya, mekanisme pelaporan menjadi saluran yang sah bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan.

"Jadi kami anggap hal itu menjadi saluran bagi masyarakat terutama para pihak yang tidak puas," ujarnya.

Endah juga menegaskan bahwa persidangan perkara tersebut masih terus berjalan. Sidang berikutnya dijadwalkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta.

"Proses persidangan masih berlangsung, mari kita ikuti dan sama-sama kawal prosesnya," kata dia.

Ia mengingatkan agar publik tidak membangun persepsi yang dapat mengganggu independensi peradilan militer.

Sebelumnya, TAUD melaporkan tiga hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta ke Kamar Pengawasan Mahkamah Agung pada Senin (18/5/2026).

Ketiga hakim tersebut adalah Freddy Ferdian Isnartanto, Irwan Tasri, dan Zainal Abidin.

Laporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

TAUD menilai terdapat sejumlah tindakan dan ucapan majelis hakim yang tidak pantas di ruang sidang.

Perwakilan TAUD, Daniel Winarta, menyebut salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan pernyataan hakim yang dianggap tidak profesional, termasuk penggunaan kata-kata yang tidak pantas serta tindakan yang dinilai melampaui kewenangan.

Selain itu, majelis hakim juga diduga memperagakan mekanisme penyiraman air keras di ruang sidang serta memegang barang bukti tanpa sarung tangan.

Hakim juga disebut menekan oditur untuk menghadirkan korban secara paksa dan mengancam akan memproses hukum jika korban tidak hadir sebagai saksi.

Kasus ini masih bergulir di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan menjadi sorotan publik terkait independensi serta etika dalam proses peradilan militer.*

(km/ad)

Kasus Korupsi Kuota Haji Makin Panas, KPK Segera Tahan Dua Tersangka Baru

Sempat Kabur Sebulan, Oknum TNI Pelaku Dugaan Pencabulan Bocah SD di Konawe Selatan Akhirnya Diciduk!

Singgung Kasus Andrie Yunus, Menhan Sjafrie Tegaskan Peradilan Militer Tak Pandang Bulu: Jenderal Pun Bisa Dipenjara, Tak Ada yang Kebal Hukum

Polri Latih Asesor Penyidik Tipiring, Fokus Antisipasi Kriminalitas dari Miras dan Sajam

Prabowo Didesak Turun Tangan, 9 WNI Misi Kemanusiaan Gaza Ditahan Israel

Ketua Peradin Bongkar “Ruang Abu-Abu” Kasus Korupsi, DPR Diminta Revisi UU Tipikor