Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution angkat bicara terkait penangkapan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika melalui vape.
Bobby menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang serius kasus tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.
"Informasinya sudah kami terima, baik oleh Sekda maupun BKD. Tentu ini menjadi perhatian serius bagi kami di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby, Jumat, 22 Mei 2026.Baca Juga:
ASN tersebut diamankan aparat penegak hukum dalam operasi terkait penyalahgunaan narkoba.
Pemerintah provinsi, kata Bobby, saat ini masih menunggu proses hukum yang berjalan sebelum menentukan sanksi definitif terhadap yang bersangkutan.
Menurut Bobby, dalam aturan ASN, pemberhentian dapat dilakukan apabila terdapat putusan pidana dengan hukuman di atas dua tahun.
Karena itu, pemerintah tetap harus mengacu pada mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku.
"Kalau mengacu pada aturan ASN, khususnya yang bukan P3K, pemberhentian bisa dilakukan apabila ada putusan pidana dengan hukuman di atas dua tahun. Jadi kita tetap harus mengikuti mekanisme dan aturan yang ada," ujarnya.
Meski demikian, Bobby menilai pelanggaran terkait narkoba merupakan persoalan serius, terlebih apabila ASN tersebut sebelumnya pernah mendapat peringatan.
Ia membuka kemungkinan pemberian sanksi berat, termasuk sanksi sementara selama proses hukum berlangsung.
"Kalau memang sudah pernah diingatkan dan masih melakukan pelanggaran, tentu harus ada sanksi yang tegas. Bahkan bisa juga diberikan sanksi sementara sambil menunggu proses hukum berjalan," katanya.
Selain menyoroti kasus ASN, Bobby juga mengungkapkan adanya pembahasan bersama DPR mengenai kebijakan penanganan pengguna narkoba.
Pemerintah, kata dia, mengusulkan agar penanganan pengguna narkotika tidak hanya mengedepankan pendekatan hukum, tetapi juga rehabilitasi dan pencegahan.
"Memang sudah ada pembahasan dengan DPR. Kami juga sudah meminta agar usulan ini bisa diajukan secara resmi dan masuk dalam agenda pembahasan," ucap Bobby.
Ia mengatakan usulan tersebut sebelumnya belum masuk agenda prioritas DPR.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap pembahasan dapat dilakukan tahun ini agar tersedia kebijakan yang lebih spesifik dalam menangani pengguna narkoba.
"Kita minta supaya bisa dimasukkan dalam agenda tahun ini, supaya pembahasannya lebih fokus dan ada kebijakan yang lebih spesifik dalam menangani pengguna narkoba," tutur Bobby.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjut Bobby, berkomitmen menjaga integritas aparatur negara dan memastikan ASN menjadi teladan bagi masyarakat.
"Kita ingin ASN di Sumatera Utara benar-benar menjadi teladan. Jadi kalau ada yang melanggar, apalagi terkait narkoba, tentu harus ditindak sesuai aturan yang berlaku," kata Bobby.*
(sp/ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI