Janji Liburan Tiga Hari, Mobil Rental Malah Digadaikan: Wanita di Medan Diadili
MEDAN Seorang wanita bernama Titik Wulandari harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah didakwa menggela
HUKUM DAN KRIMINAL
BANGKA BARAT — Aktivitas tambang timah ilegal di kawasan Air Kadur, tepat di sekitar Jembatan Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, diduga masih terus berlangsung meski sebelumnya telah menjadi perhatian aparat penegak hukum dan satuan tugas terkait.
Kegiatan penambangan tersebut disebut berlangsung di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk, dan diduga telah menghentikan Surat Perintah Kerja (SPK) yang sebelumnya berlaku.
Namun, aktivitas pengerukan timah di lapangan masih terlihat berjalan secara terbuka.Baca Juga:
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin (25/5/2026), sejumlah alat berat diduga tetap beroperasi di area tersebut.
Aktivitas penggalian tanah berlangsung tanpa pengamanan memadai di kawasan yang dikenal memiliki risiko tinggi longsor.
Sejumlah sumber di lapangan menyebut sedikitnya lima unit ekskavator terlihat aktif bekerja di lokasi.
Aktivitas tersebut berlangsung di tengah kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan dan keselamatan kerja.
Informasi yang dihimpun juga menyebutkan bahwa aparat kepolisian sempat turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan.
Namun, aktivitas tambang disebut kembali berjalan tidak lama setelahnya.
Selain itu, satuan tugas terkait juga dikabarkan telah memberikan imbauan agar kegiatan penambangan dihentikan. Namun, di lapangan, aktivitas pengerukan masih terus berlangsung.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.
Warga sekitar menilai aktivitas itu sudah berlangsung cukup lama dan kerap kembali berjalan meski telah mendapat perhatian aparat.
Sejumlah nama yang diduga terkait dengan operasional di lokasi turut beredar di masyarakat.
Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan tersebut.
Masyarakat dan pemerhati lingkungan mendesak aparat penegak hukum di tingkat daerah maupun provinsi untuk melakukan penindakan lebih tegas, termasuk pengusutan pihak yang diduga menjadi pengendali aktivitas tambang ilegal tersebut.
Selain itu, warga juga meminta agar alat berat yang digunakan di lokasi dapat diamankan sebagai barang bukti guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas di kawasan Air Kadur, Belo Laut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun pengelola IUP terkait aktivitas tambang di lokasi tersebut.*
(ad)
MEDAN Seorang wanita bernama Titik Wulandari harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah didakwa menggela
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, melantik sebanyak 9 (sembilan) pejabat administrator dan pengawas di ling
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut untuk menjembatani aspi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah
NASIONAL
SEMARANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR), termasuk sebuah r
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran sebesar Rp2,2 triliun untuk mempercepat
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi ketahanan pang
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui masih terdapat kendala pasokan batu bara kalori menengah
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan akan segera dila
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan sec
PEMERINTAHAN