Pakar Hukum UMSU: Pengalihan Aset PTPN II Lebih Tepat Dipandang sebagai Persoalan Administrasi

Dalam pandangan Adi, selama mekanisme administrasi dijalankan secara benar dan sesuai ketentuan, potensi munculnya persoalan pidana relatif kecil.

"Ketika seluruh jalur administrasi dipenuhi seratus persen, saya meyakini tidak akan muncul persoalan pidana. Masalah biasanya timbul ketika ada prosedur yang dilangkahi atau norma yang dilanggar," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika ditemukan penerbitan hak atas tanah di atas lahan yang status HGU-nya masih berlaku, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, baik administrasi maupun pidana.

Adi turut menyinggung perkara empat terdakwa dalam kasus penjualan aset PTPN II yang saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan.

Menurutnya, para terdakwa tetap harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Mereka masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Karena itu, tidak boleh ada penghakiman sebelum putusan final dijatuhkan," katanya.

Adi bahkan berpendapat bahwa apabila seluruh proses administrasi telah dijalankan sesuai prosedur, maka pihak PTPN seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

"PTPN pada dasarnya bertindak sebagai administrator yang menjaga aset negara. Mereka tidak bisa serta-merta melakukan pelepasan aset tanpa persetujuan kementerian dan mekanisme yang ditentukan," ujarnya.

Dorong Pemahaman Hukum yang Komprehensif

Dalam kesempatan itu, Adi mengajak masyarakat untuk memahami persoalan pengalihan aset negara secara lebih komprehensif dan tidak terburu-buru mengaitkannya dengan tindak pidana korupsi.

Ia menegaskan bahwa hukum administrasi dan hukum pidana memiliki karakteristik berbeda sehingga setiap persoalan harus ditempatkan sesuai koridor hukumnya.

"Kita harus mengawal aset negara dengan prinsip keadilan. Namun di saat yang sama, jangan sampai setiap persoalan administrasi langsung ditarik menjadi persoalan pidana tanpa pembuktian yang memadai," tutupnya.*

Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim usai Sebut Masyarakat Sumbar "Suku Barbar"

Heboh! Kabar Tersangka OTT Kominfo Tebing Tinggi Dilepas dari Tahanan, Polda Sumut Angkat Bicara

Merasa Dihina dan Diancam di Media Sosial, Mahasiswi Unimed Lapor ke Polrestabes Medan

Aksi Ketiga di Mabes Polri, Massa Desak Kapolri Tolak Banding dan Pidanakan Kompol Dedi Kurniawan

Kejati Lampung Dinobatkan sebagai Kejaksaan Tinggi Tipe B Terbaik Se-Indonesia, Komjak Apresiasi Kinerja dan Reformasi Layanan

Audiensi dengan UIN Ar-Raniry, Kapolda Aceh Dorong Penguatan Literasi Hukum di Lingkungan Kampus