Kuasa Hukum PT PMM Bantah Tuduhan Tak Kooperatif, Serahkan Dokumen Ekspor ke Kejagung

Berdasarkan dokumen perusahaan, total ekspor sekitar 390 ton ilmenit dengan nilai sekitar 195 ribu dolar AS atau setara Rp3,4 miliar, bukan triliunan rupiah seperti yang disebutkan sebelumnya.

Poltak turut menyinggung perbandingan perlakuan terhadap perusahaan lain seperti PT MBS dan PT Timah yang disebut bersedia membuka kontainer untuk pemeriksaan ulang.

Menurutnya, kondisi hukum setiap barang berbeda sehingga tidak dapat disamaratakan.

"Setiap kontainer memiliki status administrasi dan hukum yang berbeda. Tidak bisa disamakan," ujarnya.

Ia menilai pembukaan segel terhadap barang yang telah memperoleh NHI harus tetap mengikuti mekanisme hukum yang jelas dan tidak dilakukan secara sepihak.

Sebagai bentuk klarifikasi, Poltak mengatakan pihaknya telah mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menyerahkan dokumen legalitas ekspor PT PMM.

Dokumen tersebut mencakup perizinan usaha, hasil uji laboratorium, dokumen kepabeanan, hingga invoice penjualan.

"Kami ingin menunjukkan bahwa PT PMM menjalankan kegiatan usaha secara resmi dan sesuai aturan," kata dia.

Poltak berharap proses hukum dapat berjalan berdasarkan bukti dan fakta, bukan opini publik.

"Biarkan hukum bekerja berdasarkan fakta, bukan asumsi," ujarnya.*

(ad)

Polresta Banda Aceh Sosialisasikan UU KUHAP 2025 kepada PPNS, Dorong Keseragaman Persepsi Penegakan Hukum

Pelaku TNI Kasus Pembunuhan Anak di Medan Divonis 10 Bulan Tanpa Dipecat, Ibu Korban: Saya Kecewa dan Marah

BGN Tegaskan Tak Pernah Tunjuk Calo SPPG: Tidak Ada Pungutan Biaya dalam Program MBG

Majelis Etik: Jaksa Agung Sebut Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Terlibat 14 Dugaan Kasus Korupsi

Nilai Ekspor Minyak Kelapa RI Naik 43 Persen Meski Volume Turun, Ini Penyebabnya

Anak 12 Tahun Diduga Bunuh Ibu Kandung di Medan, Jaksa Minta Pendampingan 8 Bulan