JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait peningkatan kewaspadaan menyikapi perkembangan situasi terkini.
Surat tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan adanya surat edaran tersebut.Baca Juga:
Ia mengatakan, penerbitan surat itu merupakan langkah internal untuk memperkuat pengawasan, menjaga integritas, serta mempertahankan marwah institusi kejaksaan.
"Terkait itu, surat edaran itu lebih kepada untuk menjaga integritas, menjaga hubungan baik dalam penegakan hukum itu, lebih kepada itu," kata Anang kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).
Surat Edaran bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani.
Surat itu berisi imbauan agar seluruh jajaran kejaksaan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).
Anang menjelaskan, kondisi saat ini menjadi pengingat bagi para aparat penegak hukum agar tetap menjalankan tugas secara profesional dan berhati-hati.
Menurutnya, profesi penegak hukum memiliki banyak tantangan sehingga setiap jaksa harus mampu menjaga sikap, integritas, serta lingkungan kerja.
"Situasi terkini itu maksudnya kita mengingatkan lah, upayanya untuk jadi jaksa yang baik, ini kan hati-hati. Penegak hukum itu pastikan godaannya banyak, situasi kayak begini kita kondisi menjaga kondisi, waspada, ya kan?" ujar Anang.
Ia menegaskan bahwa kewaspadaan yang dimaksud bukan berkaitan dengan ancaman tertentu, melainkan upaya menjaga profesionalisme dan mengantisipasi berbagai persoalan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas.
"Waspada itu, waspada dalam artian menjaga integritas, menjaga di sekitar kita. Namanya kan tantangan nih akan suka tidak suka kan pasti ada," lanjutnya.
Anang membantah bahwa surat edaran tersebut diterbitkan karena adanya penggeledahan yang dilakukan kepolisian terhadap sejumlah lokasi sebelumnya.
Ia menyebut, arahan kewaspadaan merupakan hal yang rutin dilakukan oleh jajaran intelijen kejaksaan sebagai bagian dari mitigasi terhadap AGHT.
"Enggak (ada hubungannya dengan penggeledahan), secara umum aja. Kalau Jamintel kan lebih kepada pengamanan, pengamatan, AGHT," jelas Anang.
"Pidsus ada juga surat edaran, selalu ada itu. Nah kebetulan kalau Intel lebih kepada gitu dan memang setiap ini sambil tiap mengingat situasi selalu, kondisi terkini," tambahnya.
Selain soal surat edaran, Anang juga membantah kabar mengenai adanya agenda rapat melalui zoom meeting secara besar-besaran di lingkungan Kejagung.
Menurutnya, agenda tersebut tidak pernah berlangsung.
Rencana komunikasi internal itu akhirnya dibatalkan karena informasi yang beredar mulai menimbulkan spekulasi di masyarakat.
"Terus kalau yang beredar ada apa katanya zoom? Enggak ada. Enggak ada zoom apa pun. Karena apa? Karena baru mau zoom itu mau mengarahkan supaya bekerja hati-hati baik, rencananya begitu," kata Anang.
Ia mengatakan, pembatalan dilakukan agar tidak muncul kesalahpahaman maupun informasi yang dapat merugikan institusi.
"Sudah beredar seolah-olah zoom-nya mau ngarah ke mana-mana, untuk itulah, makanya dibatalkan daripada jadi fitnah," tegasnya.
Terkait adanya personel TNI yang berjaga di rumah dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Jakarta Selatan, Anang menyebut hal tersebut merupakan bagian dari prosedur pengamanan pimpinan Kejagung.
Ia menjelaskan, keterlibatan unsur TNI dalam pengamanan pejabat kejaksaan telah berlangsung sejak adanya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).
"Memang untuk ini memang terkait itu (penjagaan oleh TNI) memang ada," ucap Anang.
"Maksudnya gini, kan kita ini memang ada unsur TNI kan dilibatkan pengaman pimpinan. Itu aja memang dari dulu juga ada. Semenjak Jampidmil itu sudah lama kok penggunaan itu," jelasnya.
Menurut Anang, pengamanan tersebut tidak hanya diberikan kepada Jampidsus, tetapi juga sejumlah pejabat tinggi kejaksaan lainnya.
"Ada, iya. Dipimpinan lain ada. Pengamanan itu standar, sudah lama," pungkas Anang.* (d/ad)
JAKARTA Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya masih mendalami duga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel terus berkembang. Sete
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia mengungkap hasil penggeledahan di 12 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi batu b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia memastikan akan segera mengumumkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi keberhasilan SMA Negeri 1 Matauli Pandan yang resmi memperoleh otorisasi Inte
PENDIDIKAN
MAKASSAR Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Ny. Tri Tito Karnavian, memberikan dukungan kepada para perajin Aceh saat men
NASIONAL
JAKARTA Penjara masih menjadi hukuman yang paling banyak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Namun, bagi seba
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan akan menuntaskan penanganan bencana longsor yang memutus akses jalan di Nagori Mar
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan pentingnya pelestarian sejarah dan budaya sebagai bagian dari pemban
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Lanjut Usia (Lansia) Nasional ke30 dengan menggelar berbagai kegiatan kese
PEMERINTAHAN
