KALIMANTAN TIMUR — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur terus mendalami dugaan korupsi pembayaran insentif guru non-ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Kasus ini mencuat setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kejanggalan dalam sistem pembayaran.
Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah adanya seorang aparatur sipil negara (ASN) yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam satu tahun anggaran dengan nilai mencapai Rp9,5 miliar.Baca Juga:
Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Aspidsus Kejati Kaltim, Danang Prasetyo Dwiharjo, mengatakan penyidikan yang dilakukan pihaknya memiliki cakupan lebih luas dibandingkan audit yang dilakukan BPK.
Menurut Danang, audit BPK dilakukan berdasarkan sampel dan periode tertentu, sedangkan penyidik kejaksaan akan menelusuri seluruh proses pembayaran selama lima tahun, mulai 2020 hingga 2025.
"Kalau penyidikan kan harus ketemu benang merahnya. Jadi bisa dibedakan jenis audit-nya. Kami masuk ke pembuktian yang spesifik berdasarkan alat bukti untuk menemukan rangkaian peristiwa pidana," ujar Danang.
Terkait potensi kerugian negara dalam perkara tersebut, Kejati Kaltim masih menunggu hasil perhitungan secara menyeluruh.
Danang mengatakan nilai kerugian negara kemungkinan dapat lebih besar dari temuan awal BPK, namun angka pastinya belum dapat disampaikan karena masih dalam proses penyidikan.
"Nanti lihat saja. Yang penting nilainya besar. Bisa jadi lebih (dari Rp 9,5 miliar sebagaimana temuan BPK), tetapi angka pastinya belum bisa kami sampaikan dulu," tuturnya.
Menurut penyidik, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, tetapi diduga terdapat pola yang mengarah pada tindak pidana.
Sebelumnya, Kejati Kaltim melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin, 6 Juli 2026.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pembayaran insentif guru dan TPP ASN.
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lang
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Ketua PAC Partai Solidaritas Binjai Selatan, Daily Suganta Sembiring, S.E., menginisiasi kegiatan gotong royong sekaligus memberi
NASIONAL
PIDIE Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menghadiri peresmian Bendungan Rukoh di Gampong Alue, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, Ac
NASIONAL
LOMBOK BARAT Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pr
PEMERINTAHAN
LOMBOK BARAT Presiden RI Prabowo Subianto mengaku masih memiliki utang kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang selama ini kon
NASIONAL
BIREUEN Video yang memperlihatkan tiga personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) Kabupaten Bireuen, Aceh
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya memamerkan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembangunan Kota Medan tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah. Menurut d
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebuah video pengakuan seorang juru parkir (jukir) perempuan di Kota Medan yang menyebut harus membayar setoran kepada organisasi
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyaraka
KESEHATAN
