Bobby Nasution Soroti Kesiapan Porprovsu 2026, Pastikan Atlet Bertanding Tanpa Keluhan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Dalam proses itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik.
"Benar, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah Saudara BB, yang berlokasi di wilayah Jakarta. Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan beberapa barang bukti elektronik," ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).Baca Juga:
Budi mengatakan barang bukti elektronik yang diamankan akan dilakukan proses ekstraksi untuk memperdalam informasi yang dibutuhkan penyidik dalam perkara tersebut.
Menurutnya, penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti tambahan terkait dugaan suap dalam proses audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
"Pada prinsipnya, kegiatan penggeledahan tersebut adalah untuk melengkapi bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara terkait dugaan suap dalam audit BPK di Pemkab Muara Enim," jelasnya.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Muara Enim nonaktif Edison pada Juni 2026. KPK kemudian menetapkan Edison dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka dalam dugaan perkara suap.
Selain Edison, KPK menetapkan beberapa tersangka lain, yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 Abi Nurwardani, keponakan Bupati Adi Triyadi, serta pihak swasta Cory Erin Hardi.
Dalam perkara tersebut, KPK menduga Edison menerima suap sebesar Rp500 juta dari Cory melalui Abi Nurwardani. Uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya menjaga hubungan terkait proyek pengadaan smart board di lingkungan Pemkab Muara Enim.
KPK juga menyebut telah menyita uang sekitar Rp1,9 miliar dalam proses penanganan perkara tersebut.
Selain dugaan suap terhadap kepala daerah, KPK sebelumnya juga melakukan OTT terhadap sejumlah pegawai BPK yang diduga berkaitan dengan perkara serupa.
Penyidik menduga terdapat permintaan sejumlah uang untuk memengaruhi hasil audit BPK terhadap pengadaan di Pemkab Muara Enim.
KPK hingga kini masih terus melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa pihak-pihak terkait guna mengungkap seluruh rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut.* (d/dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengikuti rapat koordinasi monitoring dan asistensi penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan bersama
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polemik pengalihan penanganan sejumlah perkara yang menyeret nama eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adr
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan gangguan antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisia
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah k
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan proses hukum terhadap mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya tetap berja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 3 juta situs dan konten ya
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan akan mendorong pemangkasan birokrasi yang dinilai menghambat percepatan program prioritas Pr
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi
HUKUM DAN KRIMINAL