BREAKING NEWS
Sabtu, 18 Juli 2026

Eks Pejabat PUTR Batu Bara Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Rp43 Miliar

Johan - Sabtu, 18 Juli 2026 11:05 WIB
Eks Pejabat PUTR Batu Bara Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Rp43 Miliar
Ilustrasi. (foto: AI/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Kasus ini berawal dari proyek peningkatan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Batu Bara pada tahun anggaran 2023.

Jaksa penuntut umum sebelumnya mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengalokasikan anggaran sebesar Rp92,5 miliar untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).

Dari anggaran tersebut, sekitar Rp43,78 miliar digunakan untuk tujuh paket pekerjaan jalan yang dikelola Dinas PUTR Batu Bara.

Beberapa proyek yang masuk dalam perkara tersebut di antaranya peningkatan ruas jalan Titi Putih–Pasir Permit, Pasir Permit–Air Hitam, Simpang Deras–Sei Rakyat, serta sejumlah pekerjaan peningkatan kapasitas jalan lainnya.

Dalam dakwaan jaksa, proses pengadaan proyek tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Proses lelang penyedia jasa maupun konsultan pengawas disebut hanya menjadi formalitas.

Jaksa menyebut kondisi pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan laporan administrasi.

Namun, Tamrin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama pihak terkait tetap menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.

Setelah itu, pencairan anggaran tetap dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Hasil pemeriksaan aparat penegak hukum kemudian menemukan adanya dugaan kelebihan pembayaran yang menyebabkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp6 miliar.

Usai pembacaan putusan, majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari kepada para terdakwa maupun jaksa penuntut umum untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum banding.

Kasus korupsi proyek jalan Batu Bara ini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan masyarakat.* (d/ad)

Editor
: Mass Arie
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Polda Sumut Belum Proses Dugaan Pelecehan Seksual di USU, Ini Alasannya
Kajati Sumut Muhibuddin Masuk Tim Penyidik Khusus Kejagung Usut Kasus Korupsi dan TPPU Febrie Adriansyah
Ketika Efisiensi Harus Menghasilkan Manfaat
Bela Febrie Adriansyah, Hotman Paris: Bayangkan, Orang Kebanggaan Presiden Tiba-Tiba Dikriminalisasi!
Disdukcapil Wonosobo Minta Nama Bayi Muhammad MBG Subianto Diubah, Ini Alasannya
Bupati Asahan Buka Expo Inovasi Universitas Asahan 2026, Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemerintah Bangun Daerah
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru