Jaksa mengatakan Lila, atas permintaan Fadjar, membuat dan menyusun draf peta hilirisasi industri kelapa sawit.
Dalam draf tersebut, CPO dengan kadar FFA di atas 20 persen dikategorikan sebagai PAO.
Menurut jaksa, penyusunan klasifikasi tersebut dilakukan untuk mengakomodasi permintaan sejumlah pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam berbagai asosiasi industri.
Rekayasa juga disebut dilakukan dengan memasukkan produk tersebut ke kelompok residu padat lainnya menggunakan pos tarif Harmonized System Code (HS Code) 2306.60.90.
Jaksa menyebut proses itu dilakukan tanpa pengujian laboratorium dan tanpa dasar literasi ilmiah yang memadai.
Tujuannya, menurut jaksa, agar CPO dengan kadar FFA di atas 20 persen yang seharusnya menggunakan HS Code 1511.10.00 dapat ditetapkan sebagai POME, PAO, HAPOR, dan Mixed Oil dengan menggunakan sejumlah kode tarif lainnya.
"Sehingga tarif Bea Keluar (BK) dengan pungutan ekspor menjadi lebih kecil," ujar jaksa.
Jaksa juga menyebut Lila dan Fadjar menggunakan lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 yang telah dicabut dalam penyusunan draf peta hilirisasi industri kelapa sawit.
Menurut jaksa, mereka hanya menggunakan parameter kadar FFA untuk mengategorikan CPO dengan kadar asam lemak bebas di atas 20 persen sebagai POME, PAO, HAPOR, dan Mixed Oil.
"Dan tidak menggunakan kriteria pengujian CPO sebagaimana disyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 2901:2021 minyak kelapa sawit mentah," ucap jaksa.
Fadjar kemudian disebut menyetujui draf tersebut meski masih dalam tahap pembahasan dan belum diundangkan.
Draf itu kemudian digunakan sebagai referensi dalam pengujian laboratorium dan kegiatan ekspor.
JAKARTA Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung se
NASIONAL
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
