Dalam prosesnya, permohonan PK tersebut kemudian dinyatakan gugur setelah Silfester dua kali tidak hadir dalam persidangan.
Sehari setelahnya, 6 Agustus 2025, Anang menyatakan pengajuan PK tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi karena putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap.
"Bagi kejaksaan tetap melaksanakan sesuai dengan aturannya, kita kan sudah inkrah (keputusan yang berkekuatan hukum tetap)," kata Anang.
Pada 11 Agustus 2025, Anang kembali menyampaikan bahwa pengajuan PK tidak menghalangi proses eksekusi.
Saat ditanya mengenai alasan eksekusi belum dilakukan, ia meminta agar pertanyaan tersebut disampaikan kepada Kejari Jakarta Selatan sebagai jaksa eksekutor.
"Coba tanya ke Kejari Jakarta Selatan, selaku jaksa eksekutornya."
Perhatian publik kemudian tertuju kepada Anang Supriatna.
Sebelum menjabat Kapuspenkum Kejagung, Anang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 2019.
Anang dilantik sebagai Kajari Jakarta Selatan pada 29 April 2019.
Ia kemudian mendapat promosi pada Maret 2021 sebagai Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Pada 14 Agustus 2025, Anang mengakui bahwa ketika menjadi Kajari Jakarta Selatan, pihaknya telah mengeluarkan surat perintah eksekusi terhadap Silfester.
"Kita sudah lakukan (perintah eksekusi) sesudah inkrah. Saat itu tidak sempat dieksekusi karena (Silfester) sempat hilang," ujarnya.
MEDAN Rencana Presiden Prabowo Subianto menghadirkan pendidikan gratis di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat per
NASIONAL
ACEH BESAR Islam memerintahkan umatnya menjaga aurat, kehormatan dan kesopanan sebagai bagian dari kewajiban dalam kehidupan seharihari.
AGAMA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan sistem pembayaran nontunai sekali bayar bagi penumpang Bus Rapid Tra
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, dan mampu menghasilkan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sebanyak 3.001 massa yang tergabung dalam Aliansi Tanah untuk Rakyat (ATUR) Jakarta menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jak
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya mengoptimalkan pemenuhan hak integrasi bagi Warga Binaan
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Ba
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengatakan seluruh sekolah negeri di Indonesia saat ini te
PENDIDIKAN
BINJAI Wali Kota Binjai Amir Hamzah melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sekaligus menyerahkan Surat Keputusan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Silfester Matutina kembali menjadi sorotan setelah hanya lima hari menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pelindo Jasa Maritim
HUKUM DAN KRIMINAL
