JAKARTA – Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Asep Nana Mulyana, mengungkap dua persoalan utama yang kerap menghambat pengembalian kerugian kepada korban tindak pidana.
Kedua persoalan tersebut adalah terbatasnya nilai aset yang berhasil disita aparat penegak hukum dan belum lengkapnya data korban yang berhak menerima ganti kerugian.
Persoalan itu disampaikan Asep dalam Seminar Nasional Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana yang berlangsung di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.Baca Juga:
Menurut Asep, penanganan perkara pidana tidak seharusnya hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku.
Aparat penegak hukum juga perlu memperhatikan bagaimana kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan.
Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam perkara yang melibatkan banyak korban, terutama ketika jumlah kerugian jauh lebih besar dibandingkan nilai aset yang berhasil diamankan penyidik.
Selain keterbatasan aset, proses pemulihan juga dapat terhambat apabila jumlah korban terus bertambah atau masih terdapat pihak yang belum dapat membuktikan kerugiannya.
Kondisi tersebut membuat proses pembagian aset membutuhkan pemeriksaan yang cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru.
Dalam pemaparannya, Asep menegaskan bahwa tugas jaksa tidak hanya berkaitan dengan kepentingan negara dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa.
Menurut dia, jaksa juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat, termasuk korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.
Kepentingan korban harus menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyusunan dakwaan hingga tuntutan pidana.
Meski demikian, seluruh proses tetap harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
SLAWI Masyarakat Tegal Bersatu (MTB) mengadukan dugaan pengondisian pengadaan barang dan jasa di lingkungan pendidikan Kabupaten Tegal k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkuat pers
PENDIDIKAN
JAKARTA Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertimbangkan melaporkan Dian Sandi Utama ke Polda Metro Jaya setelah mendengar kesaksian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asalusul foto ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu
PEMERINTAHAN
SOLO Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di da
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan 29 orang dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Panglima
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pengukuhan pengurus Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengemba
NASIONAL
