Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
Dalam contoh yang disampaikan, kepemilikan pihak yang terkait perkara terhadap hotel tersebut hanya berupa saham dengan persentase tertentu.
Artinya, keseluruhan bangunan hotel tidak dapat langsung dianggap sebagai aset pribadi pelaku yang dapat disita atau dilelang untuk mengganti kerugian korban.
Apabila masih terdapat pemilik saham lain, hak mereka juga harus diperhitungkan dalam proses hukum.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aset dengan nilai ekonomi besar belum tentu seluruhnya dapat digunakan untuk membayar restitusi.
Aparat penegak hukum perlu memastikan bagian kepemilikan yang benar-benar berkaitan dengan pelaku dan dapat ditindaklanjuti secara hukum.
Pemeriksaan ini penting agar upaya memulihkan kerugian korban tidak justru merugikan pihak lain yang memiliki hak kepemilikan secara sah.
Dengan demikian, nilai aset yang terlihat besar belum tentu sama dengan jumlah dana yang nantinya dapat dibagikan kepada korban.
Asep juga mengingatkan bahwa keberadaan dokumen kepemilikan tidak selalu berarti aset yang tercantum dapat langsung digunakan untuk memenuhi ganti kerugian.
Ia mencontohkan adanya sertifikat tanah yang ditemukan dalam perkara, tetapi lokasi tanah tersebut belum dapat dipastikan.
Kondisi serupa juga dapat terjadi pada dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Meski dokumen kendaraan tersedia, keberadaan fisik kendaraan yang bersangkutan belum tentu diketahui.
Permasalahan tersebut dapat menghambat proses penyitaan lanjutan, penilaian aset, hingga pelaksanaan eksekusi.
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.