Karena itu, penentuan penerima restitusi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pengakuan, melainkan harus melalui pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Asep menjelaskan bahwa pembagian aset dapat dilakukan dengan lebih terukur apabila seluruh korban telah terdata dan jumlah kerugian masing-masing dapat dipastikan.
Sebagai gambaran, apabila tersedia dana Rp10 miliar untuk memenuhi hak para korban, mekanisme pembagiannya dapat dihitung berdasarkan besarnya kerugian yang dialami setiap korban, sepanjang sesuai dengan dasar hukum dan putusan yang berlaku.
Dengan cara tersebut, pembagian tidak semata-mata dilakukan berdasarkan jumlah orang yang mengajukan klaim.
Besaran kerugian setiap korban juga menjadi pertimbangan dalam menentukan bagian yang berhak diterima.
Asep menyinggung pengalamannya ketika bertugas di Gresik dalam menangani pembagian aset kepada korban.
Dalam pengalaman tersebut, mekanisme pembagian dapat dilaksanakan setelah data korban dan nilai kerugian diperiksa secara jelas.
Menurut pemaparannya, proses tersebut memberikan hasil yang dapat diterima para korban.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap perkara memiliki kondisi yang berbeda.
Pembagian yang berhasil dilakukan pada satu kasus belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama pada perkara lainnya.
Perbedaan bentuk aset, jumlah korban, status kepemilikan, serta ketentuan dalam putusan pengadilan menjadi faktor yang harus diperhatikan.
Untuk menjelaskan rumitnya proses pemulihan aset, Asep juga menyinggung perkara yang berkaitan dengan Hotel Salak.
SLAWI Masyarakat Tegal Bersatu (MTB) mengadukan dugaan pengondisian pengadaan barang dan jasa di lingkungan pendidikan Kabupaten Tegal k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkuat pers
PENDIDIKAN
JAKARTA Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertimbangkan melaporkan Dian Sandi Utama ke Polda Metro Jaya setelah mendengar kesaksian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asalusul foto ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu
PEMERINTAHAN
SOLO Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di da
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan 29 orang dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Panglima
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pengukuhan pengurus Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengemba
NASIONAL
