Karena itu, pemeriksaan aset perlu dilakukan secara menyeluruh.
Penyidik tidak cukup hanya memastikan keberadaan dokumen, tetapi juga harus memeriksa lokasi, kondisi fisik, nilai ekonomi, dan status kepemilikan barang.
Selain itu, hubungan aset dengan tindak pidana yang sedang ditangani juga harus dapat dibuktikan.
Pemeriksaan yang akurat diperlukan agar aset yang digunakan dalam proses pemulihan benar-benar memiliki dasar hukum yang jelas.
Langkah tersebut juga menjadi bagian penting untuk menghindari sengketa kepemilikan yang dapat memperpanjang penyelesaian perkara.
Upaya pemulihan kerugian korban memiliki landasan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Salah satu ketentuan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang berlaku sejak 20 Mei 2026.
Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
Dalam aturan terbaru, perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan keamanan selama menjalani proses hukum.
Undang-undang tersebut juga memuat pengaturan mengenai hak korban, restitusi, kompensasi, serta Dana Abadi Korban.
Keberadaan aturan itu menjadi bagian dari penguatan upaya pemulihan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.
Meski demikian, penerapan restitusi tetap harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang berlaku.
SLAWI Masyarakat Tegal Bersatu (MTB) mengadukan dugaan pengondisian pengadaan barang dan jasa di lingkungan pendidikan Kabupaten Tegal k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkuat pers
PENDIDIKAN
JAKARTA Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertimbangkan melaporkan Dian Sandi Utama ke Polda Metro Jaya setelah mendengar kesaksian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asalusul foto ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu
PEMERINTAHAN
SOLO Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di da
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan 29 orang dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Panglima
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pengukuhan pengurus Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengemba
NASIONAL
