JAKARTA – Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dalam perkara dugaan suap terkait PT Toshida.
Ia menilai tuduhan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti dan meminta hakim meninjau ulang tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
Permintaan itu disampaikan Hery dalam duplik atau tanggapan atas replik JPU yang dibacakan pada Kamis, 22 Oktober 2026.Baca Juga:
Dalam perkara tersebut, jaksa menuntut Hery dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, denda Rp 300 juta, serta uang pengganti sebesar Rp 4,15 miliar.
Hery menegaskan dirinya tidak menerima uang sebagaimana yang dituduhkan jaksa.
Ia meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh bantahannya sebelum menjatuhkan putusan.
"Dengan tidak adanya penerimaan oleh terdakwa atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan demi hukum untuk membebaskan terdakwa Hery Susanto dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum," kata Hery dalam dupliknya.
Dalam pembelaannya, Hery membantah sejumlah dugaan penerimaan uang yang dikaitkan dengan dirinya.
Ia menyoroti keterangan Agung Winarno mengenai dugaan penyerahan uang Rp 200 juta dari Lukman Malanuang.
Menurut Hery, Agung telah mencabut keterangannya terkait penyerahan uang tersebut dan membantah bahwa uang itu diberikan untuk kepentingan Hery.
Hery juga membantah menerima uang masing-masing sebesar Rp 525 juta, Rp 275 juta, Rp 250 juta, dan Rp 150 juta.
Ia mempertanyakan dasar tuduhan mengenai sejumlah penyerahan uang yang disebut berlangsung dalam rentang 2021 hingga 2025.
Selain itu, Hery menolak tuduhan menerima hadiah berupa rumah senilai Rp 2,2 miliar.
Ia mempertanyakan tuduhan tersebut karena, menurutnya, belum ada proses pembelian maupun pembayaran rumah.
"Bagaimana bisa mencicil bayar rumah dikatakan suap kan belum ada pembelian dan pembayaran rumah tersebut," tulis Hery dalam dupliknya.
Hery juga membantah menerima uang sekitar Rp 700 juta yang disebut diserahkan di kawasan Pasar Festival, Jakarta.
Ia menjelaskan, pertemuannya dengan Edi Sugandi pada pertengahan November 2025 hanya membahas persoalan keluarga dan tetangga sambil makan bersama.
Hery menegaskan pertemuan itu tidak berkaitan dengan penyerahan uang ataupun dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI terkait PT Toshida.
Seluruh bantahan tersebut merupakan pembelaan Hery dalam persidangan.
Kebenaran dalil-dalil para pihak akan dinilai oleh majelis hakim dalam putusan perkara.
Sebelumnya, JPU menuntut Hery Susanto dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis, 24 September 2026.
Jaksa menilai Hery terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Selain hukuman penjara, jaksa menuntut Hery membayar denda Rp 300 juta dan uang pengganti Rp 4,15 miliar.
Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan uang pengganti harus dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, harta benda Hery dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
Apabila harta bendanya tidak mencukupi, jaksa menuntut pidana penjara pengganti selama tiga tahun.
Jika hanya sebagian uang pengganti yang dibayarkan, masa pidana pengganti dapat dikurangi secara proporsional sesuai jumlah pembayaran.
Kini, Hery meminta majelis hakim mengesampingkan tuntutan tersebut dan menjatuhkan putusan bebas.
Keputusan akhir atas perkara ini berada di tangan majelis hakim setelah mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
* (km/ad)
JAKARTA Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertimbangkan melaporkan Dian Sandi Utama ke Polda Metro Jaya setelah mendengar kesaksian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asalusul foto ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu
PEMERINTAHAN
SOLO Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di da
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan 29 orang dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Panglima
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pengukuhan pengurus Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengemba
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal yang dinilai membuka peluang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sinyal itu
POLITIK
JAKARTA Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, mengkritik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut
HUKUM DAN KRIMINAL
