Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANGKOK – Pemerintah Thailand melalui Pelaksana Tugas Perdana Menteri, Phumtham Wechayachai, mengecam keras serangan bersenjata yang dilakukan oleh militer Kamboja ke wilayah perbatasan Thailand.
Dalam pernyataan resminya pada Jumat (25/7/2025), Phumtham menyebut serangan itu sebagai bentuk kejahatan perang serius karena menyasar komunitas sipil dan rumah sakit.
"Tiga belas warga sipil Thailand, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia, tewas. Ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum internasional maupun prinsip-prinsip kemanusiaan," tegas Phumtham di Gedung Pemerintahan, Bangkok.
Menurut laporan pemerintah Thailand, serangan yang terjadi sejak Kamis (24/7) telah menjangkau wilayah hingga lebih dari 20 kilometer dari garis perbatasan.
Akibatnya, sejumlah rumah, fasilitas umum, serta rumah sakit mengalami kerusakan berat.
Phumtham menegaskan bahwa pihaknya selama ini telah mengedepankan solusi damai dan diplomasi dalam menyikapi eskalasi konflik.
Namun, serangan Kamboja dinilai melampaui batas toleransi.
"Kami telah bersabar. Tapi serangan terhadap warga sipil jelas melanggar hukum internasional," lanjutnya.
Menteri Luar Negeri Thailand telah menginformasikan situasi ini kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB, seraya meminta kecaman internasional atas tindakan yang dinilai "tidak manusiawi dan tanpa pandang bulu."
Phumtham menyebut bahwa militer Thailand hanya menargetkan instalasi militer di wilayah Kamboja dalam upaya membela diri, sesuai dengan hukum internasional tentang konflik bersenjata.
Sebanyak 100.000 warga sipil Thailand dilaporkan telah dievakuasi dari zona konflik.
Pemerintah juga menginstruksikan semua maskapai nasional untuk menyediakan penerbangan khusus guna mengevakuasi warga Thailand dari wilayah Kamboja secara aman.
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI