Prabowo Tutup 750 BUMN Merugi, Langkah Berani demi Efisiensi Anggaran Negara
OlehEphraim NainggolanPEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Neg
OPINI
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mendesak pemerintah Indonesia membawa kasus dugaan penyiksaan terhadap sembilan warga negara Indonesia (WNI) relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 ke International Criminal Court atau ICC.
Politikus yang akrab disapa Deng Ical itu menilai tindakan militer Israel terhadap para relawan kemanusiaan telah melewati batas kemanusiaan dan harus diproses melalui jalur hukum internasional.
"Indonesia perlu menggalang kesepakatan dengan negara lain untuk membawa masalah ini ke ICC sambil mendorong Palestina membawa ke ICJ," ujar Deng Ical, Jumat (22/5/2026).Baca Juga:
Menurut dia, langkah tersebut penting agar ada penyelidikan terbuka terkait dugaan kejahatan perang maupun kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan tentara Israel.
"Hasil yang diharapkan ada ketetapan Mahkamah Internasional untuk menghukum tentara Israel dan menyatakan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan," katanya.
Selain mendorong jalur hukum internasional, Deng Ical juga meminta pemerintah aktif menggalang dukungan negara-negara lain untuk mengutuk tindakan Israel terhadap para aktivis kemanusiaan.
"Menggalang dukungan bersama antarnegara untuk menciptakan opini publik dan dukungan sosial untuk mengutuk tindakan Israel," ujarnya.
Ia menegaskan perlakuan tentara Israel terhadap relawan GSF tidak bisa ditoleransi karena dinilai sudah berulang kali terjadi.
"Perlakuan tentara Israel sudah melewati batas kepantasan dan kemanusiaan," tegasnya.
Sebelumnya, Konsul Jenderal RI di Istanbul, Darianto Harsono, menyatakan sembilan WNI anggota misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla telah tiba di Turki dalam kondisi selamat.
Namun, para relawan disebut mengalami tindakan kekerasan selama ditahan militer Israel di perairan internasional.
"Mereka mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul hingga disetrum," ujar Darianto dalam video yang diunggah Menteri Luar Negeri RI.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri disebut terus mengawal proses pemulangan dan pemulihan kondisi para WNI tersebut.*
(oz/dh)
OlehEphraim NainggolanPEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Neg
OPINI
LANGKAT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan sosial kepada anakanak panti asuhan. Kali ini
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mend
NASIONAL
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan be
PENDIDIKAN
MEDAN Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan
KESEHATAN
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, meminta penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijaka
NASIONAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, dipastikan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara membantah informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai penerapan potongan aplikasi sebesar 8 p
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Siantar, Senin (6/7/2026). Dalam kunjungan ters
PEMERINTAHAN