Andreas Summual Perintahkan “Catch The Mafia”: Bongkar Jaringan Perusak Hutan Penyebab Bencana Sumatra

JAKARTA — Gelombang bencana yang kembali menghantam kawasan Sumatra menjadi sinyal keras bagi negara untuk segera membereskan kerusakan lingkungan yang selama ini dibiarkan.

Menanggapi situasi darurat tersebut, Ketua Umum Setya Kita Pancasila (SKP), Andreas Summual, mengeluarkan instruksi nasional yang tegas: "CATCH THE MAFIA!"

Instruksi ini ditujukan kepada aparat penegak hukum, kementerian terkait, serta seluruh elemen negara untuk mengejar dan mengungkap jaringan mafia hutan dan mafia sawit yang dinilai menjadi penyebab utama kerusakan ekosistem di Indonesia.

Baca Juga:

• KLH Panggil 8 Perusahaan soal Kayu Gelondongan Banjir Sumatra, Izin Lingkungan Terancam Dicabut

Andreas menilai peringatan alam dari Sumatra tidak boleh diabaikan.

Ia menyebut revitalisasi hutan harus dipercepat agar tidak terjadi bencana berulang.

"Sumatra sudah memberi alarm keras. Kita tidak boleh menunggu korban berikutnya," ujar Andreas. "Revitalisasi hutan harus dipercepat sebelum semuanya terlambat."

Dalam pernyataannya, Andreas juga menantang korporasi sawit dan industri kayu membuka diri kepada publik.

Ia meminta seluruh perusahaan menggelar konferensi pers bersama Kementerian Kehutanan untuk menjelaskan:

-Tingkat kerusakan hutan akibat aktivitas perusahaan
-Luas kawasan yang dialihfungsikan
-Dampak ekologis dari eksploitasi lahan

"Publik harus tahu mana yang benar dan mana yang merusak. Jangan berlindung di balik izin. Ini saatnya transparansi," katanya.

Andreas menegaskan bahwa tidak boleh ada pengusaha yang menghindar dari tanggung jawab moral maupun hukum.
"Kerusakan ini menyangkut masa depan alam dan keselamatan jutaan rakyat. Pengusaha yang terlibat harus bertanggung jawab," ujarnya.

Ketum SKP itu juga meminta Polri mengambil langkah konkret dengan menangkap semua pemilik perusahaan yang:

-Beroperasi tanpa HPH
-Menguasai kawasan hutan secara ilegal
-Melakukan penebangan liar terstruktur
-Merusak hutan lindung maupun gambut

Selain itu, ia mendesak audit nasional terhadap seluruh pemegang HPH guna mengungkap potensi penyalahgunaan izin dan pelanggaran konsesi.

Dalam pernyataan khususnya, Andreas menyampaikan seruan terbuka kepada Presiden Joko Widodo—eh revisi: Presiden Prabowo Subianto—agar bersikap tegas terhadap korporasi perusak hutan.

"Presiden Prabowo kami mohon menindak korporasi liar penebangan hutan. Ini bukan hanya soal bisnis—ini menyangkut masa depan bangsa," ujar Andreas.

Ia mengatakan Presiden Prabowo memiliki mandat kuat dari rakyat untuk menata ulang sektor kehutanan yang selama ini dikuasai kepentingan gelap.

Gerakan "CATCH THE MAFIA" yang dicanangkan SKP disebut Andreas sebagai langkah nasional untuk:

-Mengakhiri dominasi mafia kehutanan
-Menghapus jejaring ilegal lingkungan
-Mengembalikan fungsi ekologis hutan
-Melindungi rakyat dari bencana berulang

"Tidak ada alasan untuk takut. Negara harus menang melawan mafia. Kita selamatkan alam Indonesia sekarang," kata Andreas menutup pernyataan.*

(dh)

KLH Panggil 8 Perusahaan soal Kayu Gelondongan Banjir Sumatra, Izin Lingkungan Terancam Dicabut

Peresmian Perubahan APBDes 2025: Koperasi ‘Merah Putih’ Diharapkan Lebih Memberdayakan Masyarakat

Diduga Hambat Pemeriksaan Bobby Nasution, Dewas KPK Periksa Dua Penyidik

Seorang Ibu Tewas Saat Rebutan Beras Bantuan di Gudang Bulog Tapteng

Kapolri Pastikan Semua Pelaku Penjarahan Pasca Banjir di Sumatera Sudah Dibebaskan

Tiga Bupati Aceh Angkat Tangan Tak Mampu Tangani Banjir, Pemerintah Pusat Ambil Alih