DPR Desak Pemerintah Tak Diam Soal WNI di Kapal Kemanusiaan yang Ditahan Israel
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan ketersediaan dana untuk operasional Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdampak bencana.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat menyampaikan laporan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
"Kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana selalu tersedia dananya, sehingga dapur MBG tetap bisa melayani pengungsi," ujar Dadan.Baca Juga:
Menurut laporan, saat ini terdapat 323 dapur MBG yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dapur-dapur ini awalnya diperuntukkan bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, namun kini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan pengungsi.
Rinciannya, ada 109 dapur MBG di Aceh, 148 di Sumut, dan 66 di Sumbar.
Dengan kapasitas tersebut, pemerintah berharap suplai makanan tetap terjaga meski jumlah pengungsi meningkat akibat banjir dan longsor.
Dadan menambahkan, pengelolaan dana yang transparan dan terkontrol menjadi kunci agar dapur MBG dapat beroperasi optimal.
"Ini juga bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap korban bencana, sekaligus menjaga ketahanan gizi masyarakat terdampak," kata Dadan.
Sebelumnya, BNPB mencatat korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar per 15 Desember 2025 mencapai 1.030 orang, dengan total pengungsi lebih dari 600 ribu jiwa.
Keberadaan dapur MBG diharapkan menjadi salah satu langkah mitigasi kebutuhan dasar pengungsi di tengah situasi darurat.*
(d/dh)
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pelaku industri migas nasional untuk meningkatkan ke
EKONOMI
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, kembali menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi penjuala
HUKUM DAN KRIMINAL