Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Selasa (20/1/2026) belum memastikan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh 28 perusahaan yang izinnya dicabut oleh pemerintah.
Proses pengumpulan dan verifikasi data tengah dilakukan sebelum Kejagung mengumumkan secara resmi bentuk pelanggaran yang terjadi.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, pihaknya masih mengkaji bukti dan dokumen terkait dugaan pelanggaran perusahaan tersebut.Baca Juga:
"Nanti aja (jenis pelanggarannya). Nanti, ini kan kita baru data-data ini, nanti kita akan kembangkan arahnya ke mana," ujar Burhanuddin di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Meski demikian, Burhanuddin memastikan perusahaan yang terbukti melanggar aturan akan menghadapi sanksi administratif hingga proses hukum pidana.
"Iya pasti (kena denda atau pidana)," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan keputusan pencabutan izin ini diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Jakarta.
Dari 28 perusahaan tersebut, 22 bergerak di sektor Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman, dengan luas mencapai 1.010.592 hektare.
Sementara enam perusahaan sisanya bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPH-HK).
Langkah ini sekaligus menjadi peringatan tegas bagi perusahaan lain agar patuh terhadap aturan lingkungan dan tata kelola hutan yang berkelanjutan.*
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL