Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
PANGKALPINANG — Polemik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbasis thorium di Bangka Belitung kian memanas. Penolakan terhadap survei tapak di Pulau Gelasa memunculkan alternatif baru: Bangka Utara, tepatnya Pulau Mantung.
Dr Ahmad Nahwani ST MT, akrab disapa Bang Iwan, tokoh Forkoda Bangka Utara, menyatakan pemerintah dan PT Thorcon Power Indonesia dapat mempertimbangkan Mantung sebagai lokasi survei jika Gelasa terus menuai resistensi.
Menurut Iwan, Mantung memiliki rekam jejak sejarah energi dengan keberadaan PLTUG yang pernah menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara, sehingga menjadi modal sosial dan historis untuk proyek strategis nasional.Baca Juga:
"Kalau orang Bapeten atau Thorcon pusing ditolak di Pulau Gelasa, bagaimana kalau kami tawarkan silakan survei di Mantung," kata Iwan saat diwawancarai Jejaring Media KBO Babel.
Ia menekankan bahwa polemik PLTN seharusnya tidak berhenti pada ketakutan semata. Selama regulasi dan standar keselamatan dijalankan BAPETEN, ruang dialog dan kajian ilmiah terbuka tetap harus didorong.
Forum publik "Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta" beberapa waktu lalu menampilkan beragam pandangan.
Ketua Umum Fokus Babel, Ir M Natsir, menilai sebagian masyarakat belum memahami konsep PLTN thorium, mulai dari proses reaksi nuklir hingga regulasi keselamatan. "Banyak yang belum dibekali data dan fakta. Kita ribut duluan sebelum memahami substansinya," ujarnya.
Di tingkat nasional, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyoroti rekam jejak Thorcon di Amerika Serikat, menyebut perusahaan tersebut belum memiliki PLTN komersial yang beroperasi penuh.
Meski demikian, Iwan menekankan pentingnya transparansi data dan kajian ilmiah agar masyarakat dapat menilai secara objektif.
Ia juga menyinggung teknologi reaktor thorium di beberapa negara, termasuk Tiongkok, yang diklaim aman dan lebih hemat biaya.
Jika PLTN benar-benar dibangun di Mantung, Iwan melihat potensi kawasan tersebut menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN), berdampak pada pembangunan infrastruktur, investasi, dan peningkatan status wilayah Bangka Utara.
"Kalau itu terjadi, malu negara ini kalau Bangka Utara tidak jadi kabupaten," ujarnya.
Iwan menutup pernyataannya dengan ajakan kepada masyarakat untuk bersikap bijak dan menghormati izin leluhur serta generasi mendatang.
Pernyataan ini menegaskan bahwa polemik PLTN di Bangka Belitung bukan hanya soal teknologi atau investasi, tetapi juga menyentuh sejarah, identitas, dan masa depan wilayah.
Gelasa menolak, tetapi Mantung membuka opsi baru. Pertanyaan utama tetap: sejauh mana kesiapan teknologi, regulasi, dan penerimaan sosial masyarakat dapat menjawab proyek strategis nasional ini.*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK