BNI Tuntaskan Pengembalian Dana Rp28,25 Miliar ke CU Paroki Aek Nabara Lebih Cepat dari Target
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan proses pengembalian dana kepada nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Na
EKONOMI
JAKARTA – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai eskalasi konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran dalam beberapa hari terakhir menunjukkan tanda-tanda meluas dan kian berbahaya.
Ia menyebut situasi di Timur Tengah kini telah berkembang menjadi perang kawasan (regional war) dengan risiko dampak global.
"Kalau kita simak apa yang terjadi tiga hari terakhir ini, jawabannya bisa meluas. Bahkan mungkin sekarang sudah mulai melebar," ujar SBY dalam podcast bertajuk SBY Standpoint: Perang di Timur Tengah, Siapa Bakal Menang? yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya, Selasa, 3 Maret 2026.Baca Juga:
Menurut SBY, konflik yang semula dipahami sebagai perseteruan tajam antara Israel dan Iran, serta Amerika Serikat dan Iran, kini berubah menjadi lebih kompleks setelah ancaman pembalasan Iran terhadap pangkalan militer AS di kawasan benar-benar terjadi.
Ia menilai serangan balasan tersebut telah menyeret sejumlah negara Teluk yang sebelumnya cenderung bersikap netral.
Negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Oman disebutnya terdampak dan berpotensi terlibat lebih jauh dalam pusaran konflik.
"Yang tadinya tidak ikut-ikutan dipaksa untuk melibatkan diri. Ini membuat situasinya lebih rumit dan lebih berbahaya," kata dia.
SBY juga menyinggung laporan adanya serangan terhadap posisi militer Inggris di Cyprus.
Ia mempertanyakan kemungkinan penerapan Pasal 5 NATO, yang mewajibkan negara anggota memberikan pembelaan kolektif apabila salah satu anggotanya diserang.
"Kalau itu masuk Article 5 NATO, maka negara-negara anggota bisa ikut terlibat. Ini tentu menjadi jauh lebih berbahaya," ujarnya.
Lebih jauh, SBY mengingatkan potensi keterlibatan kekuatan besar di luar kawasan, seperti Rusia, Tiongkok, maupun Korea Utara.
Menurut dia, jika negara-negara tersebut ikut terseret, Timur Tengah bisa menjadi titik api (flashpoint) yang memicu konflik lebih luas.
"Ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan tidak sampai ke situ karena kalau itu terjadi, bisa mengarah pada perang yang lebih besar. Bahkan Perang Dunia Ketiga," kata dia.
Selain aspek militer, SBY juga menyoroti dampak ekonomi global yang mulai terasa akibat gangguan distribusi energi dan stabilitas kawasan.
Ia berharap para pemimpin dunia memiliki kesadaran untuk menahan diri dan mendorong deeskalasi.
"Harapannya ada kesadaran baru untuk menurunkan tensi. Tapi faktanya sekarang memang sudah meluas dan membesar," ujarnya.*
(d/ad)
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan proses pengembalian dana kepada nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Na
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melepas pengiriman 1.050 ton cabai merah dari Kabupaten Karo menuju Kota Pala
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menetapkan enam basis utama sebagai arah pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ruang penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) atau Fed Funds Rate (FFR) akan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia menolak segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapalkapal komersial y
INTERNASIONAL
KOTA PADANG Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 82,9 juta anak Indonesia dapat menerima manfaat Program Ma
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa akademisi memiliki keb
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas kontribusi dalam misi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penasehat hukum terdakwa Ngadinah, Bintang Panjaitan, menilai tuntutan satu tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Harga kebutuhan pokok bersubsidi di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan tajam. Diduga akibat lemahnya penegakan hukum
EKONOMI