Modus Licik Dibalut Batang Pisang, 10 Kg Ganja di Padangsidimpuan Digagalkan Polisi
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Indonesia perlu meninjau kembali keikutsertaannya dalam forum internasional Board of Peace (BoP).
Pernyataan ini disampaikan menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
"Ini waktunya Indonesia mempertimbangkan keluar dari Board of Peace. Waktunya mempertimbangkan agar segera menarik diri," kata Mahfud saat ditemui di Senen, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).Baca Juga:
Mahfud menjelaskan, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia dapat mundur dari BoP kapan saja jika forum tersebut tidak memberikan manfaat.
"Sekarang ada fakta seperti serangan AS-Israel ke Iran. Ini menjadi alasan baru untuk menyatakan ditarik dan tidak ada ruginya," tegas Mahfud.
Menurut Mahfud, keikutsertaan Indonesia dalam BoP sejak awal menuai kritik.
Salah satu sorotan utama adalah ketidakseimbangan anggota forum, di mana perwakilan Palestina tidak dilibatkan dalam diskusi perdamaian Timur Tengah.
"Kan tidak mungkin bicara keadilan tanpa menyertakan pihak yang akan dikenai objek keputusan untuk perdamaian," ujarnya.
Mahfud juga mempertanyakan legalitas forum tersebut dalam tatanan internasional, termasuk dasar pembentukan dan status produk kesepakatan yang dihasilkan.
Mahfud menegaskan, forum semacam ini seharusnya berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar memiliki legitimasi internasional.
Ia menekankan bahwa BoP tidak selaras dengan Dasasila Bandung, yang menekankan kesetaraan antarbangsa, penolakan penjajahan, dan pengakuan hak kemerdekaan setiap negara.
"Board of Peace ini kayaknya enggak ada, Dasasila Bandung-nya tidak kelihatan," katanya.
Meski mengkritisi BoP, Mahfud meminta masyarakat mempercayakan langkah Presiden untuk menjaga keselamatan bangsa, sambil tetap memberikan kritik dan koreksi.
Ia menekankan, yang paling penting adalah kepentingan dan keselamatan Indonesia di tengah dinamika global yang kian kompleks.*
(km/ad)
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Mata kiri sopir truk bernama Suprayogi (60) mengalami kebutaan setelah terkena lemparan batu saat terlibat cekcok dengan s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI