Qodari: Prabowo Ingin Rombak Sistem Ekonomi Nasional
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun sistem ekonomi nas
EKONOMI
JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum dalam kasus penyiraman aktivis Andrie Yunus.
Ia menyebut penanganan perkara tersebut saat ini masih berlangsung, termasuk melalui mekanisme peradilan militer.
Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 7 April 2026. "Proses hukum sedang berjalan. Pemerintah tidak bisa mengarahkan jalannya peradilan," kata Pigai.Baca Juga:
Menurut dia, prinsip pemisahan kekuasaan atau trias politica harus dijaga. Pemerintah, kata Pigai, tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah putusan hukum terhadap pihak yang diduga terlibat.
Pigai juga mengingatkan publik agar tidak menghakimi kasus tersebut melalui tekanan massa maupun pemberitaan media. Ia menilai praktik trial by the mob dan trial by the press berpotensi mengganggu independensi proses hukum.
Meski demikian, Pigai mengakui sorotan publik tetap penting sebagai bentuk pengawasan agar penegakan hukum berjalan profesional. Ia meminta masyarakat tidak meragukan komitmen pemerintah dalam menangani kasus tersebut.
Kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus terjadi pada 12 Maret 2026. Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah menangkap empat orang yang diduga sebagai pelaku. Mereka disebut berasal dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma Bais) TNI.
Pigai memastikan pemerintah tetap berpegang pada prinsip perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang politik.*
(d/dh)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun sistem ekonomi nas
EKONOMI
MEDAN Kesabaran warga Lingkungan VII, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, akhirnya habis. Setelah bertahuntahun menghadapi jalan
PERISTIWA
JAKARTA Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menca
NASIONAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Pold
HUKUM DAN KRIMINAL
JAYAPURA Tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota bersama Polsek Abepura menggagalkan dugaan transaksi jual beli amun
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Sya
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan penyidikan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupa
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON D.C. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berakhir s
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI membantah dalil gugatan uji formal UndangUndang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi masuk sebagai salah satu unsur pendukung dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman
NASIONAL