Prabowo Tegaskan Hukum Jadi Benteng Kekayaan Negara, Siap Tindak Tanpa Pandang Bulu

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam menjaga kekayaan bangsa dan negara. Ia menyebut, tanpa perlindungan terhadap kekayaan negara, kesejahteraan rakyat sulit terwujud.

"Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera," kata Prabowo dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Prabowo menyoroti berbagai pelanggaran yang masih terjadi, mulai dari korupsi, penyelundupan, tambang ilegal, hingga penyalahgunaan kewenangan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas pelanggaran tersebut.

Baca Juga:

• Anggaran PU Dipotong Rp12,7 T, Menteri Dody Tegas: Nggak Takut, Sudah Pernah Lebih Parah

"Saya akan menggunakan semua wewenang yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa," tegasnya.

Ia juga menginstruksikan aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga untuk memperkuat koordinasi dalam memberantas berbagai praktik yang merugikan negara.

Menurutnya, menjaga kekayaan negara bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga bentuk pengabdian seluruh aparatur negara kepada rakyat.

"Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok. Bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian," ujarnya.

Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, serta memperkuat semangat nasionalisme dalam membangun negara.

"Semakin kita tegas membela rakyat, semakin kita akan dilawan. Tapi kita harus tetap teguh," imbuhnya.

Ia menegaskan, dengan penegakan hukum yang kuat dan konsisten, kekayaan negara dapat dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

(in/dh)

Anggaran PU Dipotong Rp12,7 T, Menteri Dody Tegas: Nggak Takut, Sudah Pernah Lebih Parah

Prabowo Sentil Oknum Birokrasi Bantu Curi Uang Negara: Gaji Kecil, Rakyat Lebih Susah

Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah, Bupati Baharuddin Pimpin Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kejagung Setor Rp11,4 Triliun ke Kas Negara, Hasil Penyelamatan dari Korupsi hingga Pajak

KPK Belum Panggil Nusron Wahid, Fokus Bongkar Peran Biro Haji di Kasus Korupsi Kuota

KPK Geledah 12 Lokasi Terkait Dugaan Pemerasan Wali Kota Madiun, Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik