BREAKING NEWS
Kamis, 14 Mei 2026

DPR Usul Hapus PPPK, Rekrutmen Guru Diarahkan Satu Jalur Lewat CPNS Jadi PNS

Nurul - Senin, 04 Mei 2026 16:22 WIB
DPR Usul Hapus PPPK, Rekrutmen Guru Diarahkan Satu Jalur Lewat CPNS Jadi PNS
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. (Foto: EMedia DPR RI)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan reformasi besar dalam tata kelola rekrutmen guru nasional. Ia meminta agar sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dihapus dan diganti dengan satu jalur kepegawaian melalui CPNS.

Menurutnya, sistem kluster guru yang berlaku saat ini, termasuk PPPK dan PPPK paruh waktu, dinilai menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.

"Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh. Sistem PPPK dan PPPK paruh waktu harus dihapus dan dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui jalur CPNS," kata Lalu, Senin (4/5/2026).

Baca Juga:

Ia menilai, kebijakan yang ada saat ini memunculkan berbagai masalah, mulai dari tumpang tindih regulasi hingga ketidakpastian status bagi tenaga pendidik.

Selain itu, Lalu juga menyoroti adanya disparitas kesejahteraan guru di berbagai daerah. Menurutnya, masih banyak guru PPPK yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji.

"Banyak guru menjadi korban dari sistem yang tidak sinkron. Ada keterlambatan gaji, ketidakjelasan karier, hingga perbedaan kesejahteraan antarwilayah," ujarnya.

Politikus PKB tersebut menilai, salah satu penyebab persoalan ini adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan tenaga pendidik.

Ia pun mengusulkan agar seluruh proses rekrutmen dan pengelolaan guru dilakukan secara terpusat oleh pemerintah pusat melalui jalur CPNS. Dengan demikian, negara dapat menjamin kualitas, pemerataan, serta kesejahteraan guru di seluruh Indonesia.

"Kalau sistemnya satu pintu dan terpusat, maka kualitas dan kesejahteraan guru bisa lebih terjamin. Guru adalah fondasi masa depan bangsa," ungkapnya.

Usulan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan nasional ke depan.*

(d/dh)

Editor
:
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Razia Ilegal Berujung Kecelakaan Beruntun! 19 Petugas Dishub Palembang Kena Sanksi Berat
Gubernur Bobby Minta Gaji Guru Naik Tiap Tahun, Ini Respons Kadisdik Sumut
Bobby Nasution Minta Gaji Guru di Sumut Naik Setiap Tahun!
Assessment Centre Digenjot, Pemprov Sumut Siapkan ASN Unggul demi Pelayanan Publik Berkualitas
Pemprov Sumut Usulkan 9.759 Formasi CPNS 2026, Ini Sektor yang Paling Dibutuhkan
Selewengkan Bansos, 49 Pendamping PKH Dipecat dan Ratusan Lainnya Kena Sanksi Tegas Kemensos
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru