26 WNI Ditangkap di Malaysia, Diduga Gunakan Identitas Palsu Demi Bekerja
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengusulkan penerapan hukuman maksimal, termasuk kebiri kimia, bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Usulan ini muncul menyusul maraknya kasus pelecehan di lingkungan pendidikan dan keagamaan.
Wakil Ketua Umum Komnas PA, Lia Latifah, menegaskan aparat penegak hukum perlu bertindak tegas agar memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
"Kami sangat mengecam keras, jadi supaya pelaku benar-benar dihukum semaksimal mungkin. Kami ingin semua pelaku kekerasan seksual di pengadilan benar-benar ditegakkan hukum yang seberat-beratnya," kata Lia, Minggu (10/5/2026).Baca Juga:
Ia bahkan mendorong hakim untuk tidak ragu menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak.
"Kalau ini dilakukan oleh penegak hukum dengan memberikan hukuman maksimal, apalagi kasus kekerasan seksual pada anak, harus dikasih suntik kebiri supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang," ujarnya.
Komnas PA mencatat sepanjang 2025, terdapat banyak laporan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan berasrama, termasuk pesantren dan rumah ibadah. Kondisi ini dinilai memprihatinkan karena sering melibatkan relasi kuasa.
Lia menyebut salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan kekerasan seksual di salah satu pesantren di Pati, Jawa Tengah, yang disebut melibatkan lebih dari 50 santriwati sebagai korban.
"Jadi sekarang korbannya sekitar 50 lebih anak santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual dari seorang pemuka agama yang seharusnya memberikan perlindungan," tegasnya.
Komnas PA menilai perlindungan anak harus diperkuat di semua lini, terutama di lingkungan pendidikan dan keagamaan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak.*
(mt/dh)
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online (jud
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali. Mereka diduga dip
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang diperkirakan melan
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilaporkan lima dokter ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar akademik yang dini
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 menuai kritik dari kalangan akad
EKONOMI