Program MBG Dinilai Terlalu Dipaksakan, DPR Ungkap Ribuan Dapur Belum Siap Operasi

JAKARTA – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Komisi IX DPR RI mengungkap jumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dihentikan sementara diduga jauh lebih banyak dari data resmi pemerintah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyebut informasi yang diterimanya dari internal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan jumlah dapur MBG yang ditutup sementara telah mencapai lebih dari 4.000 unit. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding data resmi pemerintah yang sebelumnya menyebut 1.738 dapur dihentikan operasionalnya.

"Menurut informasi yang saya dapatkan dari internal BGN, jumlah dapur yang sudah ditutup sementara bukan 1.738, tetapi sudah mencapai lebih dari 4.000 dapur. Ini tentu menjadi alarm serius bahwa tata kelola program MBG harus segera dibenahi secara menyeluruh," kata Charles, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga:

• 200 Siswa Keracunan MBG di Surabaya, BGN Akui SPPG Tembok Dukuh Langgar SOP

Charles mengungkapkan, mayoritas dapur MBG yang dihentikan operasionalnya tidak memenuhi standar dasar, mulai dari higienitas, kualitas bahan pangan, kesiapan sumber daya manusia, hingga sarana dan prasarana yang belum sesuai standar operasional.

Ia menilai terdapat sejumlah dapur yang dipaksakan beroperasi meski belum benar-benar siap melayani masyarakat.

"Jangan sampai target percepatan justru mengorbankan standar keamanan pangan dan kualitas layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Charles, program MBG menyangkut kesehatan anak-anak sehingga standar keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Ia mengingatkan agar program strategis nasional tersebut tidak berubah menjadi persoalan baru akibat lemahnya pengawasan di lapangan.

"Dengan jumlah suspend yang sangat besar, BGN perlu melakukan evaluasi total, bukan sekadar penutupan sementara," tegasnya.

Komisi IX DPR juga memberikan tiga catatan penting kepada BGN. Pertama, evaluasi mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur. Kedua, audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan quality control di lapangan. Ketiga, evaluasi pola target yang dinilai terlalu mengejar kuantitas dibanding kesiapan operasional.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom RI) M Qodari menyebut sebanyak 1.738 dapur MBG dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar pelaksanaan program.

"Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar," ujar Qodari.

Pemerintah memastikan evaluasi dan pembenahan terus dilakukan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal dan aman bagi masyarakat penerima manfaat.*

(d/dh)

200 Siswa Keracunan MBG di Surabaya, BGN Akui SPPG Tembok Dukuh Langgar SOP

Siswa Kini Bisa Usulkan Menu MBG Sesuai Selera, Ini Mekanisme dan Peran SPPG

BSI Salurkan Hampir Rp 200 Miliar untuk 211 Dapur MBG, Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

Dugaan Korupsi Rp49,5 Miliar Disorot ICW, Kepala BGN Sebut Anggaran Masih Direview

KPK Temukan 8 Masalah dalam Program MBG

Kronologi Mobil SPPG Tabrak Dua Gerobak di Bekasi, Satu Pedagang Tewas